Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPPU Tak Lihat Adanya Kartel Beras

Kompas.com - 28/02/2015, 14:51 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil monitoring Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di sejumlah wilayah menunjukkan kenaikan harga beras tidak wajar. “Harga beras saat ini tidak waras,” kata Syarkawi Rauf dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Di Makassar misalnya, terjadi kenaikan 10-15 persen harga beras, begitu juga di Samarinda dengan kenaikan mencapai 20 persen. “Di DKI Jakarta lebih tinggi lagi, dan di Sumatra serta sejumlah sentra produksi,” imbuh Syarkawi.

Dia menyebutkan, ada sejumlah faktor yang ditengarai menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Pertama, dari sisi produksi terjadi pergeseran masa tanam. Pada 2014 lalu produksi beras juga turun 0,9 persen. Kedua, tidak disalurkannya beras miskin untuk November-Desember 2014. “Pemerintah memberikan sinyal raskin akan diganti dengan e-money. Nah semua ini terakumulasi memberikan peluang terhadap pelaku usaha. Sama seperti pada kartel bawang putih, dimana kartel terjadi lebih disebabkan kebijakan pemerintah yang mendorong ke arah terjadinya persekongkolan,” lanjut Syarkawi.

“Kami menduga di beras ini, kalaupun sinyalemen Menteri Perdagangan itu benar bahwa ada mafia beras, dan yang dimaksud (mafia) itu adalah kartel, itu disebabkan karena kebijakan,” kata dia lagi.

Terlebih lagi, Syarkawi menjelaskan sistem supply-chain di komoditas beras bersifat oligopolistik. Pasalnya, beberapa mata rantai dikuasai oleh segelintir orang, seperti di penggilingan dan pedagang besar.

Akibatnya, sambung dia, instrumen stabilisasi yang dimiliki Perum Bulog berpindah ke pedagang dan penggilingan besar. “Itu yang harusnya dibenahi. Untuk sementara ini, KPPU tidak melihat adanya kartel,” ucap Syarkawi.

Dalam kesempatan sama, anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori juga melihat bisa jadi yang disampaikan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, benar. Buktinya, pascakunjungan Presiden Joko Widodo ke Gudang Perum Bulog, sehari berikutnya harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta langsung drop Rp 500 per kilogram “Bahwa ada spekulan betul. Ketika pemerintah ngasih warning setelah Pak Jokowi ke Gudang Bulog dan memastikan besok akan digelontorkan beras besar-besaran supaya harga turun, dan ternyata besoknya harga turun ya pasti itu menunjukkan spekulasi,” jelas dia.

“Kenapa? Karena kalau pedagang tetap menahan stok, peluang keuntungan yang dia dapat akan turun. Kalau pemerintah betul-betul gelontorkan, harga turun kan, keuntungan pasti lebih kecil,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com