Operasi Pasar Bulog Lewat Satgas Dinilai Pencitraan

"Kalau begitu (satgas) berarti pencitraan. Kalau memang mau operasi pasar, kerjasamalah dengan asosiasi pedagang pasar atau koperasi," kata Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran, dalam diskusi, Sabtu (28/2/2015).

Ngadiran menyayangkan, operasi pasar melalui satgas Bulog tidak menggandeng aparat RT, kecamatan, atau kelurahan. Sementara itu, operasi pasar di pasar beras sangat bebas lantaran tidak menggandeng asosiasi pedagang, sehingga tidak ada yang mengawasi.

Senada, anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori menilai salah jika operasi pasar hanya dilakukan melalui satgas-satgas.

"Kalau hanya satgas itu kemampuannya tidak besar, yang paling penting sebetulnya juga pedagang. Kalau Pak Mendag menyebutkan ada penyimpangan, tindak saja pedagangnya. Tetapi jangan tinggalkan pedagang," kata Khudori.

Menurut dia, pemerintah wajib menjaga keberadaan barang di pasar. Akan sangat berbahaya ketika pasokan beras di pasar berkurang sampai 50 persen. "Jadi, operasi pasar yang menggandeng pedagang itu jangan dihilangkan. Harus dilakukan kembali. Kalau ada pedagang yang menyimpang, ditindak," kata dia.

Pemerintah hadir

Direktur Utama Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pritasari Subekti menjelaskan, operasi pasar melalui satgas sejatinya menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah keresahan masyakarat lantaran harga beras yang tinggi.

Hari ini, penyaluran beras Bulog melalui satgas dilakukan di 58 titik permukiman di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Depok. Tahun ini Bulog dibantu Kodam Jaya, untuk truk dan pengamanan.

"Di sana kami jual langsung cash and carry Rp 7.400 per kilogram," kata Lely. Diakui Lely, operasi pasar yang langsung ke konsumen akhir tidak terlalu banyak memengaruhi harga di pasar, sebab beras dijual eceran dan volumenya pun tak cukup signifikan untuk memengaruhi harga di pasar.

"Satu titik itu 1-2 ton beras, kalau punya 68 titik, kira-kira 100 ton beras per hari. Kalau lewat pedagang besar dan kecil, sekali gelontor bisa 500 ton beras ke pasar, dan itu memengaruhi harga, seperti kemarin (turun) sampai Rp 150 per kilogram," kata Lely.

Namun begitu, sambung Lely, dilihat dari efektivitas kepuasan konsumen akhir, penyaluran melalui satgas lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat.

"Kita ingin menunjukkan pemerintah hadir di tengah masyarakat, dan nyatanya masyarakat merespons bagus," ujar dia.