“Dari 13 permintaan Pertamina itu, kalau dikelompokkan di antaranya menyangkut soal regulasi, soal suplai dan kebijakan harga, soal masyarakat yang perlu disiapkan, dan soal pekerjaan kontraktor,” kata Sudirman, Selasa (3/3/2015).
Selain meminta agar Pemda mewajibkan angkutan umum dan angkutan dinas menggunakan BBG, Pertamina juga mengharapkan dukungan dari pemerintah berupa kebijakan untuk mendorong ATPM menyediakan tipe kendaraan baru berbahan bakar bi-fuel dan keringanan bea masuk kendaraan bi-fuel.
Menanggapi sejumlah permintaan Pertamina, Sudirman mengatakan pemangku kepentingan terkait pada dasarnya menyambut baik program konversi BBM ke BBG. Namun, sambung dia, mereka meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan.
Selain regulasi yang mesti disiapkan, pembangunan infrastruktur juga harus dipercepat. Dan terakhir, kata dia, perlu adanya edukasi kepada masyarakat. Sudirman melihat, saat ini ada perasaan belum nyaman pada masyarakat ketika harus menggunakan gas.
“Ini kita dorong. Kita mulai dari angkutan pemerintah, angkutan umum, mobil dinas, bisa juga mobil militer, termasuk transjakarta,” pungkas Sudirman.