Disparitas Harga Elpiji Subsidi dan Non-Subsidi Diminta Diperkecil

JAKARTA, KOMPAS.com – Disparitas harga elpiji yang relatif tinggi antara elpiji subsidi ukuran 3 kilogram dan non-subsidi 12 kilogram dinilai sebagai penyebab kelangkaan elpiji tabung melon di daerah.

Ketua Komisi VII DPR-RI Kardaya Warnika mengatakan, pricing policy yang tepat lebih diperlukan ketimbang penerapan distribusi tertutup yang dinilainya tidak cerdas.

“Kalau bisa disamakan harganya,” kata Kardaya ditemui usai diskusi, Minggu (8/3/2015).

Saat ini, meskipun sama-sama dari LPG, tetapi harga per kilogram tabung 3 kg dan 12 kg memiliki disparitas jauh, yakni Rp 4.250 per kg untuk tabung melon dan Rp 11.500 per kg untuk tabung 12 kg. Dengan demikian, wajar jika rakyat lebih memilih tabung 3 kg.

“Gap idealnya berapa harus dihitung. Tapi prinsipnya jangan sampai ada gap (besar). Karena kalau ada gap, maka akan ada perembesan, smuggling, penyalahgunaan pemakaian. Dan ingat, masyarakat tidak bisa dibatasi, hanya boleh pakai 12 kg karena yang 3 kg untuk yang berhak dapat subsidi,” kata dia.

Jika di bahan bakar minyak konsumen yang mengeluarkan lebih banyak uang mendapatkan kualitas lebih bagus (RON92) daripada yang harganya lebih murah (RON88), Kardaya melihat konsumen elpiji 12 kg juga memperoleh nilai tambah dibanding elpiji 3 kg.

“Nilai tambahnya itu misalkan yang tinggal di apartemen, jarang mondar-mandir, naik-turun (karena milih 12 kg). Itu kan manfaat nilai tambah,” kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah harus terlebih dahulu membuat analisis mendalam untuk menghitung berapa harga ideal antara elpiji subsidi dan non-subsidi sebelum melakukan penyesuaian harga.

“Saya tidak bilang 3 kg yang harus disesuaikan. (Ideal gap) Harus dihitung, harus dikaji benar, jangan ngawur (tanpa perhitungan),” ucap Kardaya.

Pengamat energi dari Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menuturkan, tidak ada cara lain untuk mempersempit disparitas kecuali menaikkan harga elpiji 3 kg.

“Kalau boleh jujur, harganya tidak boleh beda, karena barangnya sama. Kalau ada beda, pasti ada pengoplosan,” kata Pri, dihubungi Kompas.com, Minggu.

Menurut dia, pemerintah memiliki dua opsi terkait gas elpiji, yaitu mempersempit disparitas harga atau menerapkan distribusi tertutup. Pri menerangkan, kendati sulit dijalankan, tetapi distribusi tertutup elpiji 3 kg bisa saja dilakukan.

Ia menolak jika distribusi tertutup gas elpiji 3 kg juga dinilai kebijakan tidak cerdas. Hanya, kendalanya adalah menentukan masyarakat yang berhak menerima elpiji 3 kg. (baca: Distribusi Tertutup Gas Tabung 3 Kg Dinilai Tidak Cerdas)

Sayangnya, kalaupun harus mengacu pada rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), basis datanya pun masih perlu banyak perbaikan. Yang jelas, kata dia, ke depan subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk subsidi harga. (baca: Menteri ESDM Usulkan Pembeli Elpiji 3 Kg dengan KIS)

“Harga 3 kg dan 12 kg bisa sama, tapi masyarakat pemegang kartu subsidi gas bisa membeli dengan harga lebih murah,” pungkas Pri.