Banyak Aset Lapindo Tak Bersertifikat, Pencairan Dana Talangan Terhambat

Bahkan, menurut Wakil Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Khofifah Indar Parawansa, tim audit yang bertugas mengamankan aset jaminan Lapindo masih menemukan sejumlah kendala dalam melakukan verifikasi aset di lapangan. Salah satunya, banyak aset Lapindo yang ternyata tidak bersertifikat. Oleh sebab itu, tim ini harus benar-benar melakukan verifikasi data untuk memastikan keabsahannya.

Menurut dia, verifikasi ini dilakukan dengan mengonfirmasi kepada warga sekitar, apakah aset yang dimaksud bisa ditetapkan sebagai aset yang bisa dijaminkan kepada pemerintah atau tidak. Namun, Khofifah belum merinci berapa banyak aset Lapindo yang tak bersertifikat.

Juru bicara BPLS, Dwinanto Hesti Prasetyo, membenarkan adanya aset yang tak bersertifikat. Aset ini sebagian besar berupa tanah masyarakat yang sudah dibeli oleh PT Minarak Lapindo Jaya. "Nantinya aset (yang tidak bersertifikat) ini akan diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jadi, tidak akan menjadi masalah," katanya, Minggu (8/3/2015).

Khofifah berharap, verifikasi ulang terhadap aset yang dijaminkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya ke pemerintah ini bisa segera rampung. "Kami harap ini tidak lama. Kami akan segera menyelesaikannya," ujar Khofifah kepada Kontan, pekan lalu.

Catatan saja, pemerintah akan mengalokasikan dana talangan untuk PT Minarak Lapindo Jaya lantaran perusahaan ini tak mampu membayar sisa pelunasan ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo sebesar Rp 781,7 miliar. Sebagai gantinya, PT Minarak Lapindo Jaya harus menyiapkan 13.237 berkas sertifikat lahan seluas 641 hektar di wilayah peta terdampak lumpur Lapindo dengan total nilai nominal Rp 3,3 triliun.

Jika proses verifikasi aset belum rampung, pemerintah belum bisa mengucurkan dana ganti rugi kepada masyarakat. Padahal, rencananya, dana talangan ganti rugi ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)-nya tengah disusun.

Dwinanto mengatakan, dana talangan ganti rugi bagi warga korban Lapindo ini tidak masuk dalam DIPA yang diajukan BPLS untuk tahun ini. Sebab, dana talangan ini bersifat pinjaman. "Nantinya, anggaran pemberian pinjaman ini akan dicairkan langsung oleh pemerintah lewat Kementerian Keuangan," katanya. (Asep Munazat Zatnika)