Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi: Uang Rp 1 Triliun Tidak Bisa Membeli Prinsip Saya!

Kompas.com - 12/03/2015, 10:04 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengaku terus mendapat tekanan terkait berbagai kebijakannya. Tak cuma tekanan dari dalam negeri, Susi mengatakan, tekanan dari luar negeri pun kian menghujaninya. Namun, sekali lagi, Susi mengatakan tak akan mengubah prinsip dan pendiriannya meski disodori uang Rp 1 triliun pun.

"Alhamdulillah, uang Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya," ujar Susi di Kantor Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Dia lebih lanjut mengatakan, tekanan dari luar dan dalam negeri itu bermacam-macam. Namun, dia menyoroti tekanan berupa surat yang ditujukan kepadanya. Menurut dia, tekanan tersebut dibuat agar dia mau memperlonggar kebijakannya.

Bagi Susi, apa yang dilakukannya saat ini semata-mata untuk keberlanjutan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia pada masa mendatang.

Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat, itu pun tak menutup mata dan mengakui bahwa berbagai kebijakannya menuai pro dan kontra di masyarakat. "Saya minta kedaulatan tidak bisa ditawar. Kita tidak anti-asing, kita tidak anti-investor luar negeri, kita perlu investor yang menetap dan membangun Indonesia, bukan yang hanya mengambil sumber daya alam," kata dia.

Susi juga membeberkan beberapa fakta yang saling berlawanan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Pertama, fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan panjang pantai kedua terbesar di dunia, tetapi fakta lain menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan nilai ekspor perikanan peringkat ke-5 di ASEAN serta negara dengan 70 persen pakan ikan budidaya diperoleh secara impor.

Kedua, fakta bahwa Indonesia adalah daerah pemijahan bagi organisme air untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya (spawning ground). Ironisnya, terdapat fakta bahwa Indonesia tidak mendapat tempat terbaik dalam bisnis tuna dunia.

Baca juga: Susi Sebut Kebijakannya Bikin Perikanan Negara Tetangga Terpukul

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com