APBN "Ngos-ngosan", Pemerintah Minta Swasta Ikut Garap Listrik

Kalla mengatakan, untuk proyek 35GW hingga 2019, PT PLN (Persero) harus menggelontorkan dana sekitar Rp 400 triliun hingga Rp 500 triliun untuk kapasitas 10GW dari 35GW.

“Memang di sini masih ada masalah, modal yang besar. APBN tentu tidak kuat, sehingga swasta harus ikut serta,” kata Kalla dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Oleh karenanya, dari proyek 35GW, PT PLN (Persero) hanya dibebani tugas sebesar 10GW, dan sebanyak 25GW ditawarkan ke investor swasta. Kendati begitu, Kalla menyadari ada kendala-kendala pembangunan proyek kelistrikan yang dilakukan oleh Independent Power Producer (IPP).

“Negosiasinya panjang. Untuk naik-turunyan satu sen saja butuh waktu satu sampai dua tahun. Maka, solusinya harga ditetapkan,” imbuh Kalla.

Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.3 tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT PLN (Persero) melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Sesuai ketentuan Pasal 6 Permen ESDM No. 3 Tahun 2015, untuk memudahkan pelaksanaan negosiasi antara PT PLN (Persero) dengan pengembang, Menteri menetapkan harga patokan tertinggi.

Kalla dalam kesempatan tersebut mengatakan, kebutuhan listrik tidak linear dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, kata dia, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun sebesar kisaran enam persen, maka kebutuhan akan listriknya sebesar sembilan persen.