Rupiah Terpuruk, Ini Empat Jurus yang Dilakukan Pemerintah

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyebutkan, kebijakan pertama yang akan dilakukan adalah pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan ekspor dan perusahaan yang melakukan reinvestasi di dalam negeri dari keuntungan yang didapatnya. Insentif yang diberikan pun beragam.

"Misalnya, pajak penghasilan 30 persen, amortisasi dipercepat, PPh 10% atas dividen untuk pajak luar negeri melalui tax treaty. Mereka bisa pilih kompensasi kerugian yang lebih lama dari 10 tahun, ada beberapa yang lain," kata Sofyan, seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang.

Kebijakan kedua, upaya perlindungan produk dalam negeri melalui kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS). Menurut Sofyan, selama ini kebijakan anti dumping tidak bisa dilakukan secepatnya karena untuk produk ternyata tidak proses restistusi yang lama.

"Sekarang dibuat semacam account, kalau dikatakan satu impor melakukan dumping. Kita langsung impose dumping sementara sambil kita periksa. Pihak yang diduga lakukan dumping bisa meng-appeal. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, uang dikembalikan, langsung diberikan dalam tempo 10 hari," kata Sofyan.

Kebijakan ketiga, lanjut Sofyan, adalah penerapan bebas visa. Saat ini, ada 15 negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Sofyan mengungkapkan, pemerintah menargetkan penambahan empat negara lagi yaitu Cina, Korea, Jepang, dan Rusia.

"Kami harapkan 19 negara ini sudah meng-cover 95 persen turis yang datang ke Indonesia. Ini akan terus dilakukan studi untuk melakukan menambah lagi negara supaya turis ini bisa menjadi salah satu sumber penambahan devisa," kata Sofyan.

Terakhir, kebijakan yang disiapkan terkait dengan penggunaan biofuel. Pemerintah menargetkan pada tahap pertama penggunaan bio fuel sebesar 15 persen sampai 20 persen. Kebijakan ini, kata Sofyan, akan menghemat devisa yang dipakai untuk impor solar.

Seluruh kebijakan ini, sebut dia, akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan presiden, hingga peraturan presiden. Rencananya, beberapa peraturan akan diterbitkan pada Senin (17/3/2015) mendatang.

Perbaikan struktur ekonomi

Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah ini sudah ditunggu dunia usaha di tengah nilali tukar rupiah yang kian melesu menghadapi kuatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Namun, dari empat kebijakan yang disiapkan itu, Sofyan tidak bisa menjamin akan langsung berdampak pada menguatnya rupiah.

"Rupiah itu di luar kontrol kita, kami perbaiki di dalam negeri," katanya.

Menurut Sofyan, seluruh kebijakan itu ditujukan untuk memperbaiki struktur ekonomi Indonesia. Pemerintah membuat pasar di Indonesia lebih menggiurkan bagi para investor untuk masuk.

"Hal-hal yang selama ini kita kurang dibandingkan negara lain dalam hal tax incentive, perlindungan industri dalam negeri dalam praktek antri-dumping, menggunakan CPO, ini kepentingan kita smua," kata dia.