Mana Kredit untuk Petani?

Ahmad merupakan generasi ketiga dari KH Ali Mansyur. Bersama kurang lebih 90 petani lainnya, mereka mengusahakan tanaman padi di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Menurut pria yang sejak muda berprofesi sebagai petani ini, mengusahakan padi di era 70-an dan saat ini sudah berbeda jauh. Dulu, zamannya masih muda, perkara petani paling banter adalah hama wereng. Akibat itu pula Ahmad mengaku sering tekor. "Tanam padi malah sering beli beras," kata Ahmad, Senin (16/3/2015).

Pada saat itu, sebut dia, banyak pemuda yang bekerja di sawah. Meski harga tak seberapa, namun bertanam padi terlihat lebih mudah. Kini, sawah padi butuh perawatan khusus. Pupuk, menjadi salah satu kebutuhan untuk menjawab kebutuhan yang terus meningkat. Wajar, pemerintah giat sekali menggalakkan swasembada beras.

Di satu sisi, pemuda yang bekerja di sektor pertamian pun menurun jumlahnya dari hari ke hari. Dari sekitar 90 petani yang ada di kelompoknya, mayoritas sudah berumur 35-40 tahun. Hanya beberapa gelintir pemuda yang mau terjun langsung ke sawah.

Untuk ini, traktor menjadi salah satu kebutuhan menggantikan tenaga-tenaga manusia yang mulai menua. Perubahan lain, sebut Ahmad, ada pada upah buruh yang naik cukup signifikan. Pendek kata, biaya pengusahaan pertanian padi menjadi cukup mahal.

"Untuk satu hektar lahan saat ini biaya dari menanam, merawat, sampai memanen Rp 10 juta," kata Ahmad.

Ia menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak pada petani. Harga pembelian pemerintah yang diharapkan petani masih enggan beranjak naik. Sementara harga gabah, sering anjlok, alamiah kelebihan pasokan, pada musim panen.

Sayangnya, pemerintahan baru dengan Menteri Pertaniannya Andi Amran Sulaiman baru berfokus pada peningkatan produktivitas, belum pada kesejahteraan petani. Lima hal yang acapkali digelontorkan pemerintah pusat yakni perbaikan irigasi, perbaikan penyaluran pupuk dan benih, alat mesin pertanian, serta penyuluh.

"Padahal, modal itu petani kesulitan. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi kami tidak pernah dapat. Padahal bunganya sangat rendah hanya 5 persen," aku Ahmad.

Ahmad bercerita, pernah ia menyerahkan aplikasi permohonan kredit ke salah satu bank pelat merah yang memiliki pangsa terbesar di penyaluran KKPE. Sayangnya, persyaratannya sangat berbelit-belit, meskipun Ahmad bisa menunjukkan surat tanah dan sertifikat.

"Ini sawah satu hektar Rp 14 juta. Kalau saya punya 10 saja Rp 140 juta. Punya lahan Rp 140 juta mau pinjam Rp 2 juta saja tidak dipinjami," sesal Ahmad.

Masih menurut Ahmad, KKPE justru banyak lari ke sektor energi. Di Kalimanta Selatan memang banyak pengusaha pertambangan. Ahmad bilang, banyak diantara mereka yang jauh lebih mudah mengurus kredit daripada para petani.

Dalam kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman siang ini, Ahmad berharap pemerintah juga aware terhadap masalah permodalan.