Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dibanding Orde Baru, Kesenjangan Sosial di Era Reformasi Justru Melebar

Kompas.com - 18/03/2015, 16:43 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kesenjangan sosial makin melebar di era reformasi sejak 2000 hingga 2013 dibanding pada era Orde Baru, setidaknya tahun 1980 hingga 1996.

“Pada era SBY kita tahu kesenjangan sosial meningkat,” kata Anthony Budiawan, rektor Kwik Kian Gie School of Business, dalam seminar bertajuk bertajuk ‘Ironi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kesenjangan Sosial Melebar’, Rabu (18/3/2015).

Anthony mengatakan, mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan bisa mengurangi kesenjangan pendapatan. Sayangnya, return (timbal balik) dari tiap-tiap sektor atas pertumbuhan ekonomi berbeda.

Ada beberapa sektor yang mengalami timbal balik menurun, konstan, dan meningkat. Inilah yang menyebabkan meski pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kesenjangan pendapatan masih ada.

Anthony mencatat, pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun 1980 hingga 1996 di level 7,03 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000-2013 rata-rata adalah 5,1 persen. “Artinya pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru jauh lebih tinggi dari era Reformasi,” ujar dia.

Namun, lanjut dia, ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak melulu menimbulkan kesenjangan sosial. Buktinya, koefisien gini ratio dari 1980-1996 rata-rata adalah 0,32-0,35. Sedangkan dari tahun 2000 hingga 2013 koefisien gini ratio meningkat tajam dari 0,35 menjadi 0,42.

“Jadi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada saat Orde Baru tidak memunculkan kesenjangan sosial yang melebar,” kata dia.

Menurut Anthony, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada 1980-1996 tidak memunculkan kesenjangan sosial sebab pemerintah bisa me-maintain munculnya kesenjangan pendapatan.

Sebaliknya, Anthony melihat pada 2000-2013 pemerintah malah membuat kebijakan yang justru efektif membuat kesenjangan pendapatan melebar.

“Untuk menekan kesenjangan pendapatan harus dilakukan redistribusi pendapatan. Pemerintah bisa berpesan melalui instrumen kebijakan fiskal, melalui pajak progresif, untuk ditransfer pada akses pendidikan, dan sebagainya,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com