Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penuhi Listrik 35.000 MW, Perbanyak PLTU Mulut Tambang

Kompas.com - 23/03/2015, 11:12 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Untuk mencapai realisasi penambahan kapasitas listrik 35.000 megawatt (MW) pada 2019, pemerintah diharapkan memperbanyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang. Ketua Council International of Large Electric System (CIRGE) Indonesia, Herman Darnel Ibrahim mengatakan, satu dari beberapa cara murah memproduksi listrik adalah membangun PLTU mulut tambang.

Hasil studi membuktikan biaya mengangkut batu bara lebih mahal daripada biaya mengangkut listrik. Di PLTU mulut tambang tidak ada transaksi batu bara, sehingga dalam kontrak harga listrik tidak dipisahkan komponen bahan bakarnya.

“Pemerintah perlu menentukan beberapa tambang yang dikhususkan untuk pembangkit listrik,” kata Herman dalam diskusi Minggu (22/3/2015).

Saat ini Indonesia belum memiliki PLTU mulut tambang. Belum adanya ketentuan peraturan yang memisahkan izin penambangan dengan izin pengusahaan ketenagalistrikan ditengarai sebagai biang kerok belum adanya PLTU mulut tambang.

Herman menegaskan, tidak sulit merealisasikan PLTU mulut tambang kalau Presiden dan menteri bertemu. Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara segera diubah. Jika lebih banyak batubara yang digunakan di dalam negeri, maka harganya pun tidak akan terpengaruhi harga internasional.

“Dan inti dari PLTU mulut tambang bukan cepatnya. Tapi kalau kita mau bikin listrik di negeri kita ini murah, maka perbanyaklah PLTU mulut tambang. Karena tidak ada yang bisa lebih murah dari PLTU mulut tambang. Salah satu concern yang harus di-address dalam kebijakan energi adalah bagaimana listrik harganya stabil dan murah,” kata Dewan Penasehat Masyarakat Kelistrikan Indonesia ini.

Lebih lanjut dia menuturkan, Indonesia merupakan satu dari 10 negara produsen terbesar batu bara. Tiap tahun Indonesia memproduksi sekitar 420 juta ton batu bara, dengan pemakaian domestik hanya 60 juta ton. Indonesia tidak termasuk dalam 10 negara dimana persentase listrik dari batu baranya terbesar. Menurut Herman, ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memanfaatkan batu bara dengan baik bagi perekonomiannya. Padahal, batu bara yang diekspor ke negara lain juga dibakar dan menimbulkan efek gas rumah kaca.

Herman yakin dengan mengurangi ekspor, Indonesia berperan dalam menekan efek gas rumah kaca. Asal teknologi bersih digunakan dalam pembangkit listrik domestik.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar sependapat banyak sisi positif jika pemerintah membangun PLTU mulut tambang.

Dari sisi lingkungan, pembangunan PLTU mulut tambang akan mengurangi kebutuhan lahan dan atau kawasan hutan. Sebab penambangan dan pembangkit ada dalam satu wilayah. Selain itu, infrastruktur seperti jalan dan rel yang digunakan untuk mengangkut sumber energi bisa terpisah dari infrastruktur umum.

“Rata-rata komplainnya pemda, angkutan batubaranya merusak jalan,” ungkap Siti.

Terakhir, PLTU mulut tambang akan mempertegas posisi domestic market obligation (DMO) serta akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com