Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin: Pemerintah Lalai Ambil Kebijakan soal Beras

Kompas.com - 27/03/2015, 18:36 WIB
Stefanno Reinard Sulaiman

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap pemerintah lalai menyusul naiknya harga beras. Menurut Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Kadin Indonesia, Didik J. Rachbani, pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap pasar beras ketika produksi beras menurun. "Kenaikan Rp 2.000- Rp 3.000 sangat besar dampaknya pada masyarakat miskin. Perlu intervensi pemerintah secara cerdas dan cermat. Kemarin tidak cermat, data-data yang saya sampaikan, 2 kali lipat kenaikannya. Jadi tidak boleh main-main dengan kebijakan beras," kata Didik di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Selain itu Didik mengatakan masalah lainnya ada pada sistem produksi yang rapuh, seperti hancurnya sistem irigasi. "Perlu diperbaiki juga sistem penyuluhan desanya, pasca panen, degradasi kesuburan tanah, dan alih fungsi lahan," kata Didik.

Didik mengatakan stok beras di Bulog saat ini masih kurang sejuta ton. Selain itu Didik menambahkan, pemerintah perlu melakukan impor jika diperlukan.

Pada akhir 2014 stok beras bulog ada 1,8 juta ton. Sedangkan pada Februari 2015, ada sekitar 1,4 juta ton. "Perlu tambah sampai 2 juta ton tapi harganya sekarang tinggi, harga beras 70 persen lebih mahal dari impor. Di lapangan kondisi pasokan juga berkurang drastis, ini tidak pernah diperhatikan pemerintah," kata Didik.

Selain itu, Didik juga memberi contoh bahwa stok di Pasar Induk Cipinang pada  Februari hanya 23-24 ribu ton. "Batas amannya itu 30-35 ribu ton dengan pemasukan 2.500-3.000 ton per hari," kata Didik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com