Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Celakanya, Pemimpin Kita Bilang Rupiah di Atas Rp 13.000 Per Dollar Enggak Apa.."

Kompas.com - 29/03/2015, 19:49 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Anthonius Tony Prasetiantono heran ada orang-orang di pemerintahan yang mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dollar di atas Rp 13.000 menguntungkan Indonesia. Padahal kata dia, nilai tukar saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

"Celakanya, pemimpin kita bilang (nilai tukar) rupiah (terhadap dollar) di atas 13.000 ini enggak apa," ujar Tony dalam acara dialog Rupiah dan Ketahanan di Jakarta, Sabtu (28/3/2015).

Tony menjelaskan, kurs rupiah saat ini yang sudah di atas Rp 13.000 per dollar sangat memukul sektor rill. Dia mencontohkan, karena melemahnya rupiah maka seseorang akan mengurungkan niatnya membeli mobil. Hal itu pasti akan memukul sektor otomotif.

Menurut Tony, akibat kurs rupiah saat ini, banyak orang atau investor yang lebih memilih menyimpan uangnya di bank. Menurut dia, hal itu merupakan gejala ekonomi yang tak sehat karena uang yang ada tak digunakan untuk hal-hal yang produktif.

"Ini tak boleh dibiarkan, ini masalahnya bukan masalah ekonomi tapi juga masalah trust. Kalau pasar trust-nya turun, confident kosong, ya investor akan simpan uang di bank. Ini enggak produktif," kata Tony.

Pada perdagangan di pasar spot Jumat (27/3/2015) seperti dikutip dari data Bloomberg, rupiah berakhir turun ke posisi Rp 13.065 dibanding penutupan sehari sebelumnya pada kisaran 13.018.

Sementara kurs Jakarta interbank spot dollar rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Jumat lalu berada pada Rp 13.064 per dollar AS, melemah dibanding sebelumnya pada 13.003.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com