Gubernur BI Dianggap Kurang Peka soal Pelemahan Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Ajiep Padindang, menilai Kementerian keuangan dan Bank Indonesia kurang peka terhadap melemahnya nilai tukar rupiah. Menurut dia, gejala melemahnya rupiah sudah terjadi sejak akhir 2014, tetapi tidak diantisipasi dengan baik.

Anggota Komite IV DPD itu mengatakan pernah menggelar rapat kerja dengan Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada akhir Februari lalu. Saat itu DPD mengingatkan bahwa kurs rupiah berpotensi tembus Rp 13.000 per dolar AS.

"Tetapi respons Gubernur BI kurang peka. Bahkan pada rapat saat itu, pemerintah tidak punya kebijakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah meski ada peluang rupiah bergerak Rp 14.000 per dolar AS," ujar kata Ajiep dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (29/3/2015).

Pada akhirnya, kata Ajiep, pemerintah dan BI tetap mematok nilai tukar rupiah Rp 12.500 per dollar AS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. "Tapi justru Gubernur BI salah. Kami yang melakukan kajian budget office penyelenggaraan keuangan merasa prihatin dan khawatir dengan kondisi tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan, akibat kesalahan itu, pelemahan kurs rupiah kali iini berdampak luas, termasuk naiknya harga bahan bakar minyak per Sabtu (28/3/2015) kemarin. Menurut dia, kenaikan itu semestinya tidak terjadi di saat harga minyak dunia tidak mengalami kenaikan cukup signifikan.

"Masih akan ada dampak lainnya. Apa kebijakan pemerintah yang bisa secara signifikan menguatkan kurs rupiah, selain dari intervensi jangka pendek oleh BI dengan menguras cadangan devisa?" ucap dia.