Pemerintahan Jokowi Diminta Tenggang Rasa dengan Beban Rakyat

"Minimal tunjukkan dulu hasil kerjanya. Minimal pemerintah sudah melayani masyarakat lebih baik. Karena setelah itu proporsional dengan hasil kerja kerasnya, pemerintah berhak mendapatkan peningkatan pelayanan dari anggaran publik," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/4/2015).

"Tetapi kalau sampai hari ini masyarakat masih merasakan berbagai macam beban, sementara di sisi lain pelayan publik mendahulukan haknya ini, ini kan tentu saja mengusik rasa keadilan. Mbok ya tenggang rasa lah," kata dia lagi.

Enny membenarkan, memang pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti infrastruktur. Tetapi, kata dia, infrastruktur ini belum ada realisasinya.

Di sisi lain, Jokowi malah menganggarkan uang muka untuk pembelian kendaraan bagi pejabat yang nominalnya lumayan, Rp 210.890.000 per orang.

Menurut Enny, ini sangat tidak proporsional dengan kinerja enam bulan terakhir. Enny memperhitungkan, untuk anggota DPR saja yang jumlahnya sekitar 500 orang, maka uang muka kendaraan pejabat yang harus ditanggung negara sebesar Rp 105 miliar lebih.

"Belum lagi DPD dan pejabat Eselon I. Katanya mau revolusi mental, efisiensi anggaran," Enny mengingatkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta.

Situs web Sekretariat Kabinet menyebutkan, perpres itu merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010. Perpres ini hanya mengubah Pasal 3 ayat (1) Perpres No 68/2010.

Pada Perpres No 68 Tahun 2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000.

Dalam Perpres No 39 Tahun 2015, fasilitas itu diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000. Para pejabat negara yang mendapat fasilitas ini ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, hakim agung, hakim konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.