Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Kementerian PUPR Senilai Rp 60 Triliun Telah Ditenderkan

Kompas.com - 07/04/2015, 16:48 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melelang lebih kurang 9.929 paket proyek dari total 13.773 proyek. Nilai proyek yang telah ditender hingga bulan ini lebih kurang Rp 60 triliun.

"Jadi dari Rp 118 triliun (pagu) anggaran (Kementerian PUPR) langsung itu 72 persennya ditender. Sudah Rp 60 triliun ditender, yang lainnya tinggal pelaksanaannya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Kementerian PUPR seusai rapat dengan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Selasa (7/4/2015).

Dalam rapat dengan Menteri PUPR tersebut, Wapres memantau perkembangan proyek-proyek, baik proyek infrastruktur, perumahan, hingga pengairan. Kementerian PUPR merupakan kementerian dengan anggaran terbesar kedua setelah Kementerian Pendidikan.

"(Pagu) Rp 118 triliun yang langsung di Departemen PU, belum lagi yang ada di daerah, belum lagi proyek yang dilakukan swasta, seperti perumahan, nanti terkoordinir dalam PU," sambung Kalla.

Diharapkannya, pada Mei mendatang, semua proyek yang sudah dilelang bisa mulai dikerjakan. Dengan demikian, kontraktor di daerah sudah bisa mulai bekerja Mei nanti hingga akhir tahun. Kalla juga meminta agar proyek yang anggarannya besar dijadikan kontrak tahun jamak atau multiyears.

"Proyek-proyek yang besar-besar akan diberikan multiyears supaya lebih bersambung, itu hal-hal yang tadi dibicarakan," ujar dia.

Basuki menambahkan, masih ada lebih kurang 4.000 paket proyek yang belum selesai dilelang. Dari Rp 118 triliun pagu anggaran Kementerian, kata dia, sebanyak Rp 94 triliunnya harus dilelang pada tahun ini.

Mengenai program satu juta rumah yang dicanangkan Pemerintah, Wapres berharap Kementerian PUPR bisa merancang sedemikian rupa sehingga rumah-rumah yang dibangun bisa layak huni meskipun harganya tergolong murah.

"Dan, tentu juga perumahan yang satu juta unit ini harus disusun sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat rumah yang layak, yang setiap tahun harus satu juta. Pekerjaannya memang sangat berat, tetapi perlu dilakukan untuk menciptakan keadilan masyarakat dan masyarakat mengurangi kekumuhan di perumahan-perumahan ini," papar dia.

Demikian juga dengan proyek air minum. Kalla meminta Kementerian PUPR bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com