OJK Siapkan Jurus Lawan Lintah Darat

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto akan merintis program pemberian kredit di bawah Rp 5 juta kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi rentenir atau lintah darat di wilayah eks Karesidenan Banyumas yaitu Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Menurut Kepala OJK Purwokerto Farid Falatehan, hal tersebut penting dilakukan lantaran praktik para rentenir di wilayah eks Karesidenan Banyumas sangatlah besar.

Tentu saja kata dia, para lintah darat memberatkan masyarakat lantaran patokan bunga sangat besar. "Kami sudah merencanakan membuat pilot project dengan BPR-BPR (Bank Perkreditan Rakyat) pemerintah atau BKK untuk meningkatkan kembali kredit di bawah Rp 5 juta karena di sini, di setiap kabupaten banyak sekali rentenir-rentenir," ujar Farid di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2015).

Saat ini kata dia, kemajuan program tersebut sudah mulai dikerjakan dan sudah pada tahap pembuatan standar operasional prosedur (SOP) oleh BPR BKK. Rencananya, apabila tak ada masalah berarti, program tersebut akan berjalan tahun ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan bahwa program pinjaman kredit di bawah Rp 5 juta tersebut merupakan inisiatif dari OJK. Selain bunga dari program tersebut jauh lebih kecil daripada bunga yang dipatok rentenir, masyarakat pun tak perlu membayar agunan.

Lebih lanjut kata dia, program tersebut nantinya akan terkait dengan adanya penetrasi agen-agen keuangan sebagai perwakilan perbankan di desa-desa. Jadi, masyarakat bisa meminjam kredit tersebut kepada agen yang sudah dipilih oleh bank dan tak perlu pergi jauh-jauh ke kantor cabang bank. "Oleh karena itu kita akan buat akses (keuangan formal) semudah mereka (rentenir) melakukannya," kata Muliaman.

Berdasarkan data OJK Purwokerto, aset perbankan di empat kabupaten eks Karesidenan Banyumas mencapai 26,74 triliun atau 19 persen dari aset perbankan di Jawa Tengah. Total aset tersebut terdiri dari Rp 14,76 triliun atau 55,23 persen berada di Kabupaten Banyumas, Rp 6,97 triliun atau 26,07 persen berada di Kabupaten Cilacap, Rp 2,74 triliun 10,24 persen di Kabupaten banjarnegara, dan 2,26 triliun 8,46 persen berada di Kabupaten Purbalingga.

Sementara itu,  jumlah lembaga keuangan di wilayah eks Karesidenan Banyumas adalah bank umum konvensional (BUK) 37 unit kantor cabang dan Bank Umum Syariah (BUS) ada 9 kantor cabang. Sedangkan, di wilayah itu, ada BPR dengan 18 kantor pusat serta 98 kantor cabang, serta BPR Syariah yang memunyai 7 kantor pusat berikut 3 kantor cabang.