Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Pemerintah "Menipu" Masyarakat soal Harga BBM?

Kompas.com - 08/04/2015, 12:44 WIB
Stefanno Reinard Sulaiman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan, ada keanehan dalam kebijakan penetapan harga BBM oleh pemerintah. Menurut dia, hal ini berkaca dari perbandingan harga BBM bersubsidi Indonesia dengan harga acuan di Mean of Platts Singapore (MOPS).

"Misalnya, harga crude oil (Maret 2015) dunia pada level 60-70 dollar AS per barrel, harga bensin adalah 60 cent dollar AS (sekitar Rp 7.800), bensin kualitas RON 95. Tetapi, saat ini di masyarakat (di Indonesia) harga Rp 7.400 adalah premium dengan kualitas RON 88, bukan RON 95," kata Ahmad dalam jumpa pers KPBB di Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Sementara itu, harga solar dengan kadar belerang di bawah 50 ppm setara dengan Rp 7.400 per liter. Padahal, saat ini harga solar reguler kadar belerang Indonesia di atas 2.000 ppm harganya Rp 6.900 per liter.

"Tentu hal ini perlu dikaji dan perlu langkah tegas. Padahal, untuk kendaraan euro 2 itu butuh kadar belerang di bawah 500 ppm dan euro 4 maksimal 50 ppm, yang sudah diterapkan di Thailand," kata Ahmad.

Menurut Ahmad, pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan harga BBM. Pasalnya, kata dia, harga-harga yang menjadi acuan pemerintah (MOPS) bisa dengan mudah diakses masyarakat dan bisa dihitung selisihnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah perlu menerapkan fuel economy policy. Salah satunya ialah dengan menetapkan standar kendaraan euro 4.

"Tanpa aksi nyata ini, total konsumsi BBM akan meningkat. Pada 2019, konsumsi bensin diprediksi mencapai 33 juta kiloliter dan solar mencapai 19 juta kiloliter," kata Ahmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com