Tanpa Nuklir, Akankah Listrik 35.000 MW yang Ditargetkan Jokowi Tercapai?

Nasir mengungkapkan, kebutuhan energi listrik yang tersedia saat ini 25.000 MW. Diperkirakan, sampai 2025 kebutuhan energi mencapai 60.000 MW, sehingga dibutuhkan tambahan 35.000 MW tersebut. “Pemerintah sendiri sanggup 15.000 MW, sisanya swasta. Problemnya selain pendanaan, semua itu berorientasi batubara, panas bumi, dan energi fosil. Kalau hanya mengandalkan ini (tanpa nuklir), kalau 35.000 MW akan dipenuhi 2025, saya prediksikan cukup berat,” ucap Nasir dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (12/4/2015).

Padahal, Nasir mengatakan, Kemenristek bersama Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa nuklir bisa dimanfaatkan secara aman dan efisien.

Nasir juga memastikan dari sisi sumber daya manusia, Indonesia mampu membangun dan merawat reaktor nuklir. Terbukti beberapa orang Batan dan lulusan teknik nuklir Indonesia sudah bekerja untuk negara lain, salah satunya Kanada. Ditambah lagi, pemanfaatan energi nuklir telah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

Dalam kesempatan sama, Kepala Batan Djarot S Wisnubroto menuturkan, pemanfaatan nuklir untuk listrik akan menghasilkan limbah. Diperkirakan limbah yang dihasilkan dari pembangkit berkapasitas 1.000 MW sebesar 300 meter kubik. Djarot menjelaskan, limbah tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku energi lagi, disimpan, atau dijual kembali ke pemasok uranium.

Yang jelas, kata dia, produk samping dari limbah uranium yang tidak bereaksi itu menimbulkan plutonium. “Plutonium itu bisa punya potensi menjadi senjata. Jadi masyarakat dunia luar pasti akan awasi kita,” kata Djarot.

baca juga: Berapa Nilai Investasi Pembangkit Nuklir?