Pemerintah Didesak untuk Izinkan Pertamina Caplok TPPI

"Ada dua perspektif mengapa harus dilakukan akuisisi. Pertama untuk peningkatan produksi RON92, itu penting. Kedua, perspektif industrialisasi," ucap anggota Tim Anti-mafia Migas, Agung Wicaksono ditemui usai diskusi, Minggu (19/4/2015).

Agung menjelaskan, pemerintah terkesan sangat bertolak belakang dengan pernyataan bahwa Indonesia saat ini mengalami deindustrialisasi. Di sisi lain, membiarkan kilang TPPI nganggur.

"Ini ada industri dalam negeri yang dibangun oleh bangsa kita, tapi saat ini menganggur itu pabrik. Masa iya sih selama ini kita mengatakan kita terjadi deindustrialisasi, industri kita tidak bisa tumbuh. Tapi ada pabrik nganggur tidak kita enggak bisa pakai," kata Agung.

Lebih lanjut Agung menuturkan, kilang yang mampu memproduksi 50.000 barel per hari RON92 itu tidak hanya menghasilkan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga petrochemical, bahan baku industri turunan lainnya seperti karpet dan rotan sintetis.

"Kalau ini tidak dimanfaatkan dengan alasan aduh ada pemilik lama yang masih mungkin dapat manfaat, atau negara akan keluar banyak, saya rasa jadinya negara enggak bijak," imbuh dia.

Direstui KPK

Agung menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk mendukung akuisisi TPPI oleh Pertamina. Awal Februari 2015, KPK mengeluakan surat yang intinya mengatakan, jika akuisisi TPPI merupakan langkah terbaik untuk negara, maka pemerintah jangan menggunakan alasan bahwa KPK tidak setuju.

"Artinya KPK mengatakan, 'Elu jangan berlindung di balik saya dong.' Pemerintah seolah mengatakan, 'Oh KPK tidak setuju, maka tidak usah diambil alih.' Jangan begitu dong," ujar Agung.

Dia juga menyayangkan jika pemerintah berencana mempailitkan TPPI. Memang diakui Agung, urusan akuisisi TPPI ini tidak hanya menjadi urusan Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kemenkeu, Kementerian BUMN, Menko, dan Kemenperin juga mestinya berperan karena bicara industri dalam negeri. Soal anggarannya, harus dari negara. Kalau dari Pertamina, Pertamina enggak mampu," pungkas Agung.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan urusan TPPI sudah terlalu rumit. "Mending dipailitkan," kata dia, Jumat (17/4/2015).