Wujudkan Kota Cerdas Butuh Partisipasi Warga Juga Kebijakan Cerdas

JAKARTA, KOMPAS.com – Harian Kompas bekerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Institut Teknologi Bandung telah meluncurkan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 pada 24 Maret 2015 di Jakarta.

Masih dalam rangkaian peluncuran IKCI 2015, Kompasiana bersama PGN dan Harian Kompas menggelar Nangkring IKCI 2015, mengajak pewarta warga berpartisipasi aktif mewujudkan smart city.

Kompasiana Nangkring bareng PGN bertema "Kotaku Kota Cerdas!" menghadirkan pembicara antara lain Ignatius Kristanto Hadisaputro selaku Research Manager, Divisi Penelitian & Pengembangan Harian Kompas, Adi Munandir selaku Executive Officer, Unit Manajemen Strategis PT PGN Tbk, dan Tri Agung Kristanto sebagai Kepala Desk Nusantara Harian Kompas.

Partisipasi masyarakat/warga menjadi sorotan dalam paparan pemateri di Kompasiana Nangkring bareng PGN. Kristanto mengatakan sebuah kota tidak termasuk dalam kriteria cerdas kalau masyarakatnya pasif. Salah satu bentuk partisipasi warga adalah melalui tulisan-tulisan warga yang memberitakan, menginformasikan, juga menyampaikan kelebihan termasuk kekurangan di kotanya. Semakin banyak partisipasi masyarakat, semakin banyak komunitas, semakin cerdas kota tersebut.

"Partisipasi masyarakat termasuk lewat tulisan juga menjadi ukuran," kata Kristanto dalam Kompasiana Nangkring bareng PGN di Pisa Kafe Mahakam, Jakarta (25/4/2015).

Ratna Sri Widyastuti, Supervisor Kajian Ekonomi dan Wilayah Divisi Litbang Harian Kompas mengatakan, untuk mengukur Kota Cerdas, penilaian sejumlah aspek dengan bobot utamanya terletak di aspek ekonomi sebuah kota, kemudian disusul aspek sosial dan lingkungan.

Dari 98 kota, akan dinilai 93 kota untuk kemudian dipilih lima besar per kategori (Kota Besar dengan jumlah penduduk di atas 1 juta, Kota Sedang dengan jumlah penduduk hingga 1 juta, Kota Kecil) untuk mencari kota tercerdas yang akan menjadi role model Kota Cerdas di Indonesia. Proses penilaian ini akan berlangsung hingga Juni 2015.

Terlepas dari penilaian yang dilakukan Litbang Kompas, Harian Kompas juga menampilkan 98 kota di Indonesia dengan berbagai inovasi yang dilakukan wali kota dan masyarakat setempat, sekaligus juga mengungkap berbagai persoalan dan tantangan yang harus dipecahkan kota tersebut.

Tri Agung Kristanto atau akrab disapa Tra mengatakan setiap hari akan sealu ada kota di Indonesia yang diberitakan mulai 1 April hingga 31 Juli. Sampai 25 April ini ada 21 kota yang sudah ditampilkan Harian Kompas dengan berbagai kekurangan dan kelebihan kota tersebut.

Dalam mengukur seberapa cerdas sebuah kota banyak aspek yang diperhitungkan juga memengaruhinya. Bandung kerap disebut sebagai Kota Cerdas, tak lepas dari pengaruh peran pakar dan perguruan tinggi di kota Tersebut. Bandung memiliki Institut Teknologi Bandung yang membuatnya dapat berinovasi dengan kecanggihan teknologi. Meski begitu, menurut Tra, sebuah kota dapat masuk kategori cerdas tanpa harus menampilkan teknologi.

"Setiap kota ada kelebihan juga kekurangan. Banda Aceh misalnya, kembangkan sanitasi namun bermasalah dengan drainase. Malang menjadi kota maju karena ada 98 kampus di kotanya, dan mengembangkan pendidikan, tapi lalulintas di Malang masih kacau," kata Tra.
Banyak faktor yang disoroti dalam memetakan sebuah kota masuk dalam kategori Kota Cerdas atau tidak, atau seberapa cerdas sebuah kota.

Adi Munandir mengatakan masyarakat juga perlu membedakan konsep "Smart City" dengan "Digital City". Konsep Kota Cerdas menyoroti adanya investasi infrastruktur dan sumber daya manusianya, dengan ICT (teknologi) hanya sebagai salah satu instrumennya.

Lagi-lagi, partisipasi warga membawa peran penting dalam konsep Kota Cerdas. Adi mengatakan, sebuah Kota Cerdas melakukan efisiensi dalam tata kelola kotanya sehingga mencegah pemborosan di berbagai sektor, juga adanya partisipasi aktif warga, dalam rangka menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.

Selain partisipasi aktif warga, menurut Adi, terwujudnya Kota Cerdas juga membutuhkan "smart policy" dari pemerintah daerah dan pusat. 

Tra menambahkan, kalau pun belum ada "smart policy" dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa mengajukan ke pemerintah pusat, demi mewujudkan konsep Kota Cerdas ini.

Pada akhirnya, partisipasi warga juga lah yang dapat mendukung pengambilan kebijakan di pusat dan daerah ini. Semakin besar bentuk dukungan warga untuk mencapai Kota Cerdas dari berbagai aspeknya, semakin besar peluang kota tersebut mewujudkan konsep Kota Cerdas dengan mendapatkan dukungan pemerintah yang tepat dan cepat. (Wardah Fajri)