Pemerintah Pilah Ulang Proyek Infrastruktur dengan Tiongkok

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Adrinof Chaniago mengatakan, pemilahan kerjasama pembangunan infrastruktur tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penilaian. Salah satunya, teknologi yang digunakan.

"Kemarin, sebagian pembangkit listrik yang dibangun ternyata banyak yang tertunda dari jadwal yang ditetapkan karena banyak masalah teknis, maka itu agar ini tidak terulang lagi, nanti akan dilihat lagi teknologinya," kata Adrinof pekan lalu.

Selain itu, Adrinof juga mengatakan bahwa pemerintah akan melihat juga nilai investasi yang ditawarkan. Cacat yang dimiliki oleh kontraktor asal China dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Bertenaga Batubara, Gas dan Energi Terbarukan (Fast Track Programme) Tahap I tidak membuat pemerintah kapok.

Walaupun kapasitas pembangkit listrik dalam program FTP Tahap 1 yang dikerjakan oleh China tidak sesuai harapan pemerintah, mereka tetap melanjutkan kerjasama pembangunan infrastruktur.

Kerjasama yang langsung dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Presiden joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping di sela- sela KTT Asia Afrika ke- 60 Rabu (22/4) lalu tersebut dilakukan dalam pembangunan beberapa infrastruktur.

Pertama, pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt yang akan mereka kerjakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Kedua, kerjasama juga  dilakukan dalam pembangunan 24 pelabuhan, 15 pelabuhan udara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dalam pembangunan jalan kereta sepanjang 8.700 kilometer. Kerjasama tersebut sempat menimbulkan kritik. Salah satu kritik diberikan terkait pengalaman proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Tiongkok. (Agus Triyono)

baca juga: Menteri PU Bantah Tiongkok Sapu Bersih Proyek Infrastruktur Indonesia