Menko Perekonomian Merasa Berada pada Posisi Paling Sulit di Kabinet

"Salah satunya adalah kami menghilangkan subsidi. Subsidi itu kan tidak populer karena kalau seandainya subsidi bisa digunakan karena tergantung masyarakat. Tapi subsidi itu akan untuk membangun infrastruktur," kata Sofyan, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/5/2015), ketika ditanya pendapatnya mengenai rencana reshuffle kabinet.

Selain itu, permasalahan ekonomi dunia yang sulit berdampak terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang rendah serta perekonomian Eropa yang dirundung krisis mengakibatkan harga komoditas berantakan.

"Itu semua mengurangi daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mungkin disalahkan Menko Polhukam, tetapi pasti ke Menko Perekonomian," kata Sofyan.

Ia bahkan menyebut Menko Perekonomian dan menteri-menteri bidang ekonomi lainnya berada dalam posisi paling sulit saat ini.

"Siapa pun dalam posisi Menko Perekonomian atau posisi (menteri) ekonomi adalah paling sulit, karena ekonomi sulit itu," kata Sofyan.

Mengenai kinerja menteri-menteri di bawah koordinasinya, Sofyan enggan berkomentar. Ia tak mau menilai apakah perlu dilakukan penggantian menteri di bidang ekonomi atau tidak.

Sinyal reshuffle

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Kalla berpendapat bahwa reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet. Untuk tujuan itu, Kalla menilai, diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya.

Dorongan reshuffle ini muncul dari sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Selain untuk meningkatkan kinerja ekonomi, perombakan juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai mulai menurun. (baca: Politisi PDI-P: Ada Menteri yang Terlalu Banyak Pesan Sponsor)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Yandri Susanto menyampaikan bahwa evaluasi harus dilakukan, terutama untuk menteri-menteri perekonomian. PAN menilai, kinerja perekonomian pemerintahan Jokowi-Kalla relatif kurang baik. Salah satu buktinya, pemerintah dinilai tak bisa mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pangan. (baca: Menteri-menteri Ekonomi Jokowi Belum Optimal)

Dorongan perombakan kabinet juga muncul dari Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Bambang Soesatyo. Ia menyarankan Presiden segera mempercepat penggantian. Golkar, tambah Bambang, menilai, tim ekonomi Kabinet Kerja tak sensitif. Hal itu terbukti dengan terus naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok.

Selain itu, menteri-menteri ekonomi juga dianggap tak mampu menyesuaikan ritme kerja setelah perubahan subsidi energi. Perubahan harga BBM yang fluktuatif itu berdampak pada harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum. Kondisi itu membuat popularitas pemerintah turun. Bahkan, survei sebuah lembaga menunjukkan lebih dari 66 persen rakyat tak puas dengan kinerja di bidang ekonomi.