"Bilateral Investment Treaties" Ditinjau Ulang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, BITs yang juga disebut dengan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) ini perlu ditinjau ulang, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan investasi di Indonesia.

“Dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik, perkembangan dunia yang sudah maju, ada komitmen-komitmen kita kepada ASEAN, menyebabkan BIT perlu dinilai ulang, hal-hal yang sudah tak relevan perlu diteliti ulang,” ucap Sofyan di Jakarta, Senin (11/5/2015).

Sofyan mengatakan, banyak treaties yang dibuat tahun 60-70an dianggap cenderung melindungi investor asing, dan mengancam investor domestik. Investor asing, dengan berpegang pada treaties lama, banyak menyeret Indonesia ke Badang Arbitrase Internasional.

Beberapa contoh kasus diantaranya, Bank Century, Newmont, dan Churcill. “Intinya kalau enggak ada masalah enggak perlu diubah. Ini (perlu diubah) kalau perjanjian dianggap tidak fair,” kata Sofyan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menambahkan, selain membuat perjanjian yang lebih berkeadilan, review BITs ini juga ditujukan untuk melihat sejauh mana investor nasional menanamkan modalnya di luar negeri.

“Kedua, tentu menyesuaikan juga dengan adanya Free Trade Agreement dan lain-lain. Tapi poinnya, 5 tahun ini adalah tahun investasi. Jadi, kita juga perlu memberikan satu keleluasaan para negosiator kita dalam melakukan pembahasan yang terkait dengan investasi,” ujar Franky.