Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pihak Swasta Dibatasi di Bisnis Air Minum Kemasan

Kompas.com - 28/05/2015, 16:49 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemerintah akan memperketat bisnis air oleh swasta. Upaya ini dilakukan lewat penerbitan payung hukum, yakni undang-undang (UU) pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Februari 2015.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Mudjiadi mengatakan, dalam draf UU yang baru, pemerintah akan mengatur tata niaga air, khususnya air minum dalam kemasan. Poin utamanya, tata niaga air tidak akan diserahkan pada mekanisme pasar, seperti sebelumnya.

Lewat poin itu, pemerintah berniat memberikan aturan yang jelas tentang perdagangan, tata niaga, dan penetapan harga air minum kemasan. "Pemerintah akan intervensi," ujarnya, Rabu (27/5/2015).

Sayangnya, Mudjiadi masih enggan membeberkan secara rinci bentuk intervensi dalam tata niaga air yang akan dilakukan pemerintah. Saat ini, pemerintah masih menyiapkan naskah akademik dan membahas semua masalah yang akan diatur dalam beleid baru tersebut.

Produksi dan distribusi

Sebagai catatan, selain akan membuat UU pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh MK, pemerintah berniat mengubah aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Setidaknya ada dua aturan pelaksana UU Pengairan yang tengah disusun, yakni rancangan peraturan pemerintah tentang pengusahaan air, serta rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Direktur Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera M Natsir menambahkan, revisi aturan pelaksana UU Pengairan ini juga akan mengatur peran swasta dalam pengusahaan air minum. Menurut dia, dalam rancangan beleid yang kini tengah dibahas dan dituntaskan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, pihak swasta hanya boleh berperan dalam proses produksi dan distribusi. Dengan kata lain, kalangan swasta tidak boleh terlibat dalam fungsi utama penyediaan air, pembangunan jaringan pelayanan air, hingga pembangunan sambungan saluran air rumah.

Rachmat Hidayat, Juru Bicara Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Pengguna Air, mengingatkan, putusan MK masih membolehkan swasta terlibat dalam bisnis air. Ia mengingatkan agar pemerintah menjalankan keputusan MK dan enam prinsip yang ada di dalamnya.

"Aspirasi kami sesuai dengan prinsip MK bahwa industri swasta tetap boleh menggunakan air untuk menjalankan industrinya dengan syarat tertentu yang ketat," ujarnya. (Agus Triyono, Benediktus Krisna Yogatama)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com