Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Siapa Pun Dirut Bulog, Target Penyerapan 4 Juta Ton Beras Sulit Tercapai

Kompas.com - 08/06/2015, 14:55 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


KOMPAS / HENDRA A SETYAWAN Para buruh angkut menata beras hasil penyerapan dari petani di Gudang Beras Bulog Gadang, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (4/6/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dikabarkan akan mengumumkan nama baru Direktur Utama Bulog hari ini, Senin (8/6/2015). Namun, pengamat pertanian Khudori meyakini, siapa pun bos baru Bulog yang ditunjuk tak akan mampu mencapai target yang diberikan pemerintah menyerap 4 juta ton beras petani.

"Selanjutnya siapa pun yang ditunjuk jadi Dirut Bulog saya tidak yakin akan mampu mencapai target itu jika instrumen kebijakan pemerintah yang ada tidak memungkinkan Bulog untuk melakukan pembelian beras sebesar itu," ujar Khudori seusai diskusi RRI Pangan Kita di Jakarta, Senin (8/6/2015).

Menurut dia, target yang diberikan pemerintah kepada Bulog terlampau berat. Apalagi kata dia, pemerintah juga tak memberikan berbagai instrumen kebijakan kepada Bulog untuk mampu mencapai target itu. Tanpa adanya kebijakan pemrintah yang pro Bulog itu, Khudori yakin Dirut Bulog yang baru akan kesulitan menyerap 4 juta ton beras dari petani.

Sebenarnya, kata dia, fungsi Bulog sebagai BUMN yang tak boleh rugi dan fungsi Bulog menyerap beras petani sangat kontradiktif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang pro Bulog sangat diperlukan agar fungsi Bulog menjaga stabilisasi harga pangan bisa maksimal.

Khudori bilang bahwa restrukturisasi Bulog harus dilakukan. Misalkan, kata dia, fungsi Bulog nantinya bisa masuk ke dalam lembaga pangan nasional yang saat ini sedang diperbincangkan.

"Ini bisa bersamaan dengan pembentukan kelembagaan pangan. Kemarin di Kementerian Pertanian, badan ketahanan pangan tidak dilantik. Saya menduga badan ketahanan pangan ini akan menjadi embrio lembaga pangan nasional. Nah, beberapa fungsi bulog bisa masuk kesitu. Saat lembaga ini terbentuk maka bulog bisa jadi operator badan ini," ucap Khudori.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian tersebut disebabkan lantaran tidak tercapainya pengadaan beras yang dilakukan oleh Bulog selama masa kepemimpinannya.

Direktur Pelayanan Publik Bulog Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, Surat Keputusan pemberhentian Direktur Utama tersebut akan diserahkan pada Senin (8/6/2015).

Berdasarkan informasi lisan yang diterima Lely, Direktur Bulog diberhentikan karena tidak tercapainya target pengadaan beras yang dinilai tidak memenuhi harapan pemerintah, yakni 4 juta ton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com