Bank Dunia: Asia Timur, Motor Pembangunan Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kawasan Asia Timur bisa menjadi motor penggerak pembangunan hijau yang bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkesinambungan.

"Asia Timur dapat memimpin pembangunan hijau, seperti Tiongkok yang kini mengadopsi kebijakan ramah lingkungan dan mengutamakan inovasi serta produksi bernilai tambah tinggi," katanya di Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Sri mengatakan, perekonomian Tiongkok yang sempat tumbuh dua digit dalam beberapa dekade terakhir, ternyata tidak dirasakan semua golongan karena memakan biaya tinggi dan merusak lingkungan.

Namun, Tiongkok mulai berbenah dan kondisi tersebut diikuti negara-negara lain seperti Vietnam dan Kamboja yang telah mengintegrasikan rencana pertumbuhan hijau dalam kebijakan ekonomi dan mekanisme insentif berbasis pasar.

Selain itu, rencana pembangunan jangka panjang Thailand yang paling baru telah menyertakan strategi pertumbuhan hijau, termasuk target untuk mengurangi intensitas energi sebanyak 25 persen pada 2030.

"Malaysia juga telah menyusun dan mengimplementasikan undang-undang terkait perubahan iklim dan undang-undang untuk memotivasi digunakannya energi terbarukan. Indonesia dapat belajar dari pengalaman-pengalaman ini," jelas Sri.

Menurut dia, Indonesia harus segera melakukan pembenahan karena pertumbuhan ekonomi tidak menyentuh masyarakat miskin yang rentan terhadap perubahan iklim ekstrem maupun risiko kesehatan.

"Bila terus bertahan dengan cara lama, manfaat pertumbuhan ekonomi akan berkurang karena sumber daya alam akan habis dengan cepat dan lebih rentan menghadapi perubahan iklim maupun risiko kesehatan," ujar mantan Menteri Keuangan RI ini.

Sri juga mengatakan, ada tiga sektor yang harus dibenahi agar pertumbuhan ekonomi di masa mendatang lebih ramah lingkungan dan inklusif, yaitu pemanfaatan produksi energi yang bersih dan efisien, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan melakukan pembenahan, diharapkan Indonesia memiliki akses energi listrik yang memadai, kemajuan di industri potensial seperti sektor kemaritiman serta peningkatan transparansi dan pengawasan untuk menilai keberlanjutan berbagai sektor.

"Ini juga soal kepempimpinan, dan membangun konsensus dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengatur terjadinya pergeseran dari pertumbuhan 'kotor' yang mencemarkan dan eksklusif menjadi pertumbuhan 'hijau dan iklusif," ujar Sri.