"Bea cukai perannya kecil, jadi enggak memperpanjang dwelling time. Malah kita turun terus kok," kata Bambang, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Bambang menyalahkan otoritas pelabuhan yang dinilainya lebih banyak berperan dalam birokrasi bongkar muat barang ini.
"Ya Pelindo atau otoritas pelabuhan lah," kata Bambang.
Menurut dia, masalah yang membuat dwelling time menjadi lambat cenderung terjadi pada tahap pre customs clearance atau sebelum memasuki pemeriksaan kepabeanan dan cukai.
"Jadi kebanyakan masalah di pre clearence. Kadang-kadang post clearence juga masalah karena ditumbun dan enggak segera ditarik ke luar," ujar Bambang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo geram karena tak mendapat jawaban yang memuaskan dari pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok soal pihak yang memperlambat dwelling time atau waktu tunggu kontainer. Kegeraman ini diperlihatkan Jokowi ketika memimpin rapat mendadak di Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6/2015).
Presiden bahkan mengancam akan mencopot petugas lapangan hingga menteri yang tidak mau memperbaiki kondisi pelabuhan peti kemas. Sikap Jokowi ini mendapat respons positif dari para pengusaha logistik. Pasalnya, kondisi ini sudah lama terjadi dan mengakibatkan kelambanan serta tidak efisiennya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita mengatakan seharusnya Jokowi mencopot Direktur Pelindo II karena tidak mampu mengatasi persoalan ini. Ia mengatakan persoalan utama justru di tubuh Pelindo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.