Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rini Bantah Sekjen PDI-P soal Penyerataan Modal Negara untuk BUMN

Kompas.com - 19/06/2015, 16:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri BUMN Rini M Soemarno menepis kritik dari Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menilai dana penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48,01 triliun terlalu besar dan tidak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan Presiden Joko Widodo.

Menurut Rini, kebijakan mengenai PMN akan memberikan manfaat untuk masyarakat dan pemerintah.

"Apa maksudnya? Dana PMN itu tujuannya kan investasi untuk mengembangkan banyak hal," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Rini menjelaskan, kebijakan PMN akan berguna pada pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, ia juga yakin pembangunan tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja khususnya untuk masyarakat yang berdomisili di lokasi pembangunan.

"Tujuannya penyerapan tenaga kerja, membangun perekonomian di daerah itu. Dan (PMN) itu dana investasi, itu bisa dikembalikan kepada negara," ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa PMN bukan dana pengeluaran kementerian, tetapi investasi yang dapat dikembalikan pada negara.

"Saya rasa (pernyataan Hasto) tidak tepat. PMN ini dana investasi, yang bisa dikembalikan dua atau tiga kali lipat dari apa yang sudah diberikan," kata Rini.

Hasto sebelumnya menyoroti kinerja menteri-menteri Jokowi khususnya di bidang ekonomi. Menurut Hasto, Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat ketika melakukan evaluasi pada seluruh menterinya.

Hasto kemudian memberikan kritik pada kinerja menteri-menteri Jokowi di bidang ekonomi. Kritik tersebut khususnya ditujukan pada dana PMN untuk BUMN sebesar Rp 48,01 triliun. (baca: PDI-P Soroti Kinerja Menteri di Bidang Ekonomi)

Ia menilai kucuran dana untuk PMN itu terlalu besar dan melenceng dari garis kebijakan ekonomi kerakyatan. Hasto juga menganggap program tersebut tidak sesuai dengan rencana memperbesar ruang fiskal dalam APBN melalui realokasi anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak.

"Kalau kita ambil saja Rp 30 triliun dana PMN untuk pembangunan infrastruktur desa, itu akan membawa dampak banyak. Selain hasil pembangunan bermanfaat untuk masyarakat, akan terbuka juga lapangan pekerjaan baru bagi ribuan orang yang terlibat dalam proyek itu," ujar  Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com