Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rini Bantah Sekjen PDI-P soal Penyerataan Modal Negara untuk BUMN

Kompas.com - 19/06/2015, 16:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri BUMN Rini M Soemarno menepis kritik dari Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menilai dana penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48,01 triliun terlalu besar dan tidak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan Presiden Joko Widodo.

Menurut Rini, kebijakan mengenai PMN akan memberikan manfaat untuk masyarakat dan pemerintah.

"Apa maksudnya? Dana PMN itu tujuannya kan investasi untuk mengembangkan banyak hal," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Rini menjelaskan, kebijakan PMN akan berguna pada pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, ia juga yakin pembangunan tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja khususnya untuk masyarakat yang berdomisili di lokasi pembangunan.

"Tujuannya penyerapan tenaga kerja, membangun perekonomian di daerah itu. Dan (PMN) itu dana investasi, itu bisa dikembalikan kepada negara," ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa PMN bukan dana pengeluaran kementerian, tetapi investasi yang dapat dikembalikan pada negara.

"Saya rasa (pernyataan Hasto) tidak tepat. PMN ini dana investasi, yang bisa dikembalikan dua atau tiga kali lipat dari apa yang sudah diberikan," kata Rini.

Hasto sebelumnya menyoroti kinerja menteri-menteri Jokowi khususnya di bidang ekonomi. Menurut Hasto, Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat ketika melakukan evaluasi pada seluruh menterinya.

Hasto kemudian memberikan kritik pada kinerja menteri-menteri Jokowi di bidang ekonomi. Kritik tersebut khususnya ditujukan pada dana PMN untuk BUMN sebesar Rp 48,01 triliun. (baca: PDI-P Soroti Kinerja Menteri di Bidang Ekonomi)

Ia menilai kucuran dana untuk PMN itu terlalu besar dan melenceng dari garis kebijakan ekonomi kerakyatan. Hasto juga menganggap program tersebut tidak sesuai dengan rencana memperbesar ruang fiskal dalam APBN melalui realokasi anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak.

"Kalau kita ambil saja Rp 30 triliun dana PMN untuk pembangunan infrastruktur desa, itu akan membawa dampak banyak. Selain hasil pembangunan bermanfaat untuk masyarakat, akan terbuka juga lapangan pekerjaan baru bagi ribuan orang yang terlibat dalam proyek itu," ujar  Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com