Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Lagi "Dwell Time" Jadi Masalah Klasik

Kompas.com - 22/06/2015, 18:09 WIB


KOMPAS.com - Kalangan dunia usaha berharap agar masa inap kontainer atau dwell time jangan lagi menjadi masalah klasik. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Logistik Carmelita Hartoto, dan  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyampaikan catatan masing-masing ihwal hal tersebut hari ini, Senin (22/6/2015).

Menurut Zaldy, dwell time sejak masa dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seakan tak pernah tuntas. Padahal, menteri perekonomian sudah berganti tiga kali. Tak hanya itu, sudah tiga kali pula menteri perdagangan dan kepala Bea Cukai berganti. "Sudah tiga kali pula Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok berganti," tutur Zaldi.

Memang, target menurunkan dwell time dari 5,5 menjadi 4,7 hari masih sangat sulit diwujudkan. Pasalnya, masalah dwell time, menurut Zaldyi, bukan hanya persoalan fasilitas pelabuhan semata.

Sebagaimana diketahui, sistem keluar masuk barang di pelabuhan terdiri dari tiga proses, mulai dari pengurusan dokumen (pre-clearance), pemeriksaan bea dan cukai (custom clearance), dan terakhir proses pengeluaran barang (post-clearance). Di sisi lain, masalah ini juga tak lepas dari masih banyak aturan yang belum sinkron, belum berlakunya sistem satu pintu, sistem daring belum tersambung di semua terminal dan institusi yang terlibat dalam proses custom clearance seperti bea cukai, BPOM, karantina dan operator pelabuhan.

Lantaran itulah, Zaldy meminta agar Presiden Joko Widodo tidak hanya fokus pada dwell time impor. Dalam hematnya, justru yang lebih parah adalah dwell time di pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia yang sangat parah kondisinya dibandingkan di Tanjung Priok. Ini yang sebenarnya menjadi penyebab utama kenaikan harga barang di Indonesia. Sebagai catatan bahwa yang mengatur semua itu adalah Pelindo, dari Pelindo I hingga Pelindo IV. “Jika ingin semuanya berubah, sudah saat memberikan penguatan kepada otoritas pelabuhan sebagai otoritas tunggal. Selama ini otoritas pelabuhan belum memainkan peranannya sebagai regulator dan kalah pamor dengan Pelindo yang punya banyak dana,” tuturnya.

Anak tiri

Zaldy mengusulkan adanya pengalihan sebagian kegiatan volume bongkar-muat kontainer ekspor-impor untuk mengurangi beban Tanjung Priok. Ia menyebut Cikarang Dry Port (CDP) sebagai alternatif.

Namun demikian, Zaldy meminta pemerintah agar tidak memperlakukan CDP sebagai anak tiri. Andai hal itu terjadi,  CDP bakal menjadi contoh buruk untuk program private public partnership (kemitraan pemerintah dan swasta). Pasalnya, CDP berdiri karena permintaan pemerintah dan Bea Cukai untuk mengurangi beban Tanjung Priok.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto. Menurutnya, selama ini Pelabuhan Tanjung Priok menanggung sekitar 70 persen aktivitas bongkar muat di Indonesia.  Bahkan,  pada saat  peak (puncak)  arus bongkar muat,  kerap terjadi kemacetan sehingga  dwell time menjadi  lebih lama. “Saya yakin, kalau sebagian aktivitas di Tanjung Priok dialihkan  ke Cikarang Dry Port (CDP) pasti akan lebih efektif, sambil kita menunggu pembangunan Marunda Port atau pun Cilamaya,” ujarnya.

Pernyataan Carmelita ini didasarkan pada pentingnya menurunkan dwell time di Tanjung Priok yang telah menjadi masalah klasik pengusaha perkapalan. “Saatnya kita selesaikan persoalan dwelling time, sebab  persaingan makin ketat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” tegasnya.

Selanjutnya, Ernovian G Ismy juga menaruh harapan besar jika ada pembenahan di Tanjung Priok. “Ini mejadi angin segar karena ada harapan untuk pembenahan infrastruktur industri logistik dan perubahan besar di pelabuhan,” ujarnya.

Di mata Ernovian, pelaku industri TPT (tekstil dan produk tekstil) nasional akan merasakan dampak jika benar perubahan itu terjadi, terutama pada tarif dan produktivitas. Hal itu, pada akhirnya akan mempersingkat waktu atau memperbaiki dwell time.

Pria yang akrab dipanggil Inov ini menyebut bahwa semua pelaku TPT telah merasakan berbelitnya birokrasi di Tanjung Priok khususnya penanganan aktivitas ekspor-impor.
Karena itu, kata Inov jika perubahan itu dilakukan, tentu hal itu akan mempercepat proses penanganan( handling) dan logistik barang-barang dari pelaku industri TPT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com