Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Total Indonesie: Belum Ada Respons dari Paris soal 30 Persen Saham Blok Mahakam

Kompas.com - 27/06/2015, 17:33 WIB
Kontributor Balikpapan, Dani Julius

Penulis


BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Total E&P Indonesie (TEPI) belum menunjukkan sikap menerima atau tidak atas keputusan lisan pemerintah terhadap rencana sharing pengelolaan di Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Sikap sama juga ditunjukkan oleh kantor pusat dari TEPI di Perancis.

Head of Department Media Relation Corporate Communication Division TEPI, Kristanto Hartadi mengatakan, kantor pusat TEPI di Paris pun belum mengeluarkan keputusan apapun atas niat pemerintah itu. “Keputusan (terima tidaknya) seperti ini hanya dari Paris, tetapi sampai sekarang belum ada respons dari sana,” kata Kristanto di sela-sela acara buka puasa bersama dengan sejumlah wartawan di Balikpapan, Jumat (26/6/2015) malam.

Total segera memasuki akhir kontraknya di Blok Mahakam pada Desember 2017. Menjelang akhir kontrak, CEO dari Paris sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana negara pada pertengahan Mei 2015 lalu.

Berselang tidak lama dari pertemuan itu, pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said telah mengungkap keinginan mengelola sendiri Blok Mahakam. Belakangan muncul keinginan mengelola Blok Mahakam itu tidak sepenuhnya mampu lepas dari operator lama.

Pemerintah berniat mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dengan Pertamina sebagai pengelola utama memperoleh 70 persen dan Total sebagai partner yang memperoleh 30 persen.

Kristanto mengatakan, keputusan menerima sharing itu tergantung kantor pusat TEPI di Paris. “Semua masih dalam kajian. Masih dipelajari. Belum ada respon (diterima atau tidak),” kata Kristanto.

Berebut saham

TEPI sendiri belum bersikap atas tawaran partisipasi 30 persen pengelolaan Blok Mahakam pada 2018 mendatang. Sebaliknya, sharing saham di tingkat Pertamina justru sudah gonjang ganjing, khususnya dari pihak pemerintah daerah di Kaltim.

Pemerintah memutuskan Pertamina mendapat 70 persen saham mengelola Blok Mahakam. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga membuka peluang daerah ikut terlibat namun dibatasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang maksimal partisipasi sebesar 10 persen. Sedangkan Kaltim meminta lebih besar dari yang ditawarkan pemerintah pusat.

Belakangan, sejumlah petinggi di Kaltim, diantaranya Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, meminta jatah PI lebih besar dari Permen, yakni sebesar 19 persen. Keinginan Kaltim digulirkan saat Awang Faroek Ishak bertemu Menteri ESDM Sudirman Said di Balikpapan, Jumat (26/6/2015) subuh.

Saat itu juga dihadiri DPRD Kaltim, Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Sekjen APMD Adang Bahctiar dan Dirut Perusda Kaltim Pratama Hadzarin Adha. Pertemuan itu berlangsung di Balikpapan hingga Jumat (26/6/2015) subuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com