Pemerintah Belum Putuskan Pihak yang Berhak Teken Perjanjian Ganti Rugi Lapindo

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, pada tanggal 26 Juni 2015 lalu Presiden sudah meneken Perpres, begitu juga dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).

Basuki menambahkan, sosialisasi, validasi, dan registrasi juga sudah dimulai. “Sekarang tinggal siapa yang appropriate menandatangani perjanjian. Tadinya kita mengira sudah jelas siapa yang menandatangani (Menkeu). Setelah kami minta, Menkeu masih minta pendapat hukum pada Jaksa Agung,” kata Basuki.

Pemerintah masih harus memutukan siapa yang tepat untuk menandatangani perjanjian, apakah Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, Menteri PU-Pera sebagai Tim Pengarah, atau Kepala BPLS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Instansi semua sudah oke, termasuk bunga yang 4,8 persen. Semua sudah siap. Tinggal siapa yang menandatangani dari pemerintah. Semua hati-hati, karena enggak ingin di belakang ada apa-apa,” pungkas Basuki.