Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Masih Bolehkan Swasta Terlibat Pengusahaan Air

Kompas.com - 30/06/2015, 08:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih memberikan kesempatan kepada investor swasta, baik dalam negeri maupun asing, untuk terlibat dalam pengusahaan air di Indonesia.

"Dalam rapat diputuskan bahwa pengusahaan air diberikan kesempatan kepada swasta baik dalam negeri maupun asing untuk ikut serta," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menanggapi harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengusahaan Air di Jakarta, Senin (30/6/2015).

Basuki mengatakan, rancangan aturan ini segera ditandatangani dan difinalisasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai antisipasi pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya pembatalan UU tersebut, maka pengelolaan sumber daya air kembali mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974, yang berarti pengusahaan sumber daya air oleh swasta atau KPS tidak lagi memiliki dasar hukum.

Basuki pun memastikan pemerintah masih mengizinkan adanya keterlibatan investor swasta, namun bukan sebagai prioritas utama, karena pemerintah memberikan kesempatan kepada BUMN maupun BUMD untuk berkontribusi terlebih dahulu.

"Prioritasnya, misalnya di kawasan-kawasan mandiri, itu BUMN BUMD yang sudah ada. Kalau tidak ada BUMN-BUMD yang belum mampu, baru dia (swasta) boleh masuk. Prioritas utamanya adalah BUMN-BUMD," katanya.

Dalam draf RPP tersebut, juga tercantum beberapa persyaratan bagi keterlibatan swasta nasional maupun swasta asing, termasuk apabila ada kontraktor asing yang ingin melakukan Joint Operation dengan kontraktor lokal.

Selain itu, untuk mempermudah ruang gerak BUMN maupun BUMD dalam memberikan pelayanan terkait pengusahaan sumber daya air, pemerintah berencana untuk menghapuskan utang PDAM sebesar Rp 4 triliun.

"Seperti halnya BUMD PDAM masih banyak yang kurang sehat, makanya masih diberikan kesempatan kepada swasta, karena BUMD belum tentu (sehat manajemennya). Kita sekarang lagi menguatkan dengan memutihkan utang beberapa PDAM," ujar Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com