Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bos Pertamina: Total Belum Sepakat soal Mahakam

Kompas.com - 01/07/2015, 12:44 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Operator eksisting Blok Mahakam, Kalimantan Timur, Total E&P Indonesie hingga kini belum sepakat mengenai pembagian saham (share down) antara pemerintah Indonesia dan operator eksisting.

“Sekarang Total belum sepakat. Tapi saya kira dalam waktu dekat akan ada pertemuan-pertemuan,” ucap Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Dwi menjelaskan, berdasarkan surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Pertamina menjadi operator dengan share 100 persen setelah kontrak berakhir.

Kemudian, Pertamina diperbolehkan menggandeng mitra untuk share down. “Jadi dengan Total, Inpex, dan BUMD. Oleh karena itu tetap akan ada hitung-hitungannya. Tapi akan kita bicarakan dengan Pemda untuk porsi BUMD,” sambung Dwi.

Sementara itu, mengenai pembagian saham antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur melalui BUMD, Dwi menuturkan Pemda tetap memiliki kewajiban seperti pihak lain dalam kepemilikan sahamnya.

“Kalau Pemda enggak mampu, bisa kita carry, karena begitu arahan dari pemerintah agar manfaat porsinya Pemda betul-betul riil untuk Pemda,” kata mantan bos Semen Indonesia itu.

Dwi menjelaskan, jika Pemda keberatan dalam pemenuhan kewajibannya, maka Pertamina akan memberikan talangan terlebih dahulu.  Artinya, lanjut dia, segala kewajiban Pemda akan dipikul oleh Pertamina dahulu, baru kemudian Pemda membayar kepada Pertamina ketika bagi hasil mulai diperhitungkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Ditutup Naik 0,24 Persen, Rupiah Lanjutkan Penguatan

IHSG Ditutup Naik 0,24 Persen, Rupiah Lanjutkan Penguatan

Whats New
Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Whats New
Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Whats New
Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Earn Smart
Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Earn Smart
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Earn Smart
Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Whats New
OJK Terbitkan Aturan 'Short Selling', Simak 8 Pokok Pengaturannya

OJK Terbitkan Aturan "Short Selling", Simak 8 Pokok Pengaturannya

Whats New
2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

Earn Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

Spend Smart
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Whats New
Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com