Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sowan ke Presiden, Freeport Optimistis Kontrak Diperpanjang

Kompas.com - 03/07/2015, 11:46 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin optimistis izin usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikan itu akan diperpanjang oleh Pemerintah Indonesia. Ia mengatakan pihaknya menangkap sinyal positif setelah direksi dan Chairman of Board of Freeport McMoRan Copper & Gold Inc., Jim Bob Moffet sowan ke Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Maroef dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis sore, menuturkan, pertemuan dengan Jokowi merupakan hari yang sangat berharga bagi Freeport Indonesia.

“Karena pada kesempatan itu Freeport telah mendapatkan sinyal-sinyal positif untuk kepastian lebih lanjut untuk menerusakn investasi,” ucap mantan Waki Kepala Badan Intelijen Negara itu.

Menurut dia, pertemuan tersebut tidak hanya memberikan sinyal positif bagi Freeport Indonesia, melainkan juga perusahaan lain yang memiliki komitmen investasi besar. Maroef mengatakan, Freeport Indonesia akan membangun mega proyek dengan investasi yang sangat besar di Indonesia, terdiri dari proyek underground mining senilai 15,5 miliar dollar AS, dan proyek smelter senilai 2,5 miliar dollar AS.

Untuk memuluskan kelanjutan operasinya di Indonesia, Freeport Indonesia telah menyepakati 15 poin dari 17 aspek yang diminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua.

Kesebelas poin yang diminta pemerintah daerah Papua yakni, (1) memindahkan pusat operasi Freeport ke Papua; (2) memperbaiki hubungan Freeport dengan Pemda Papua dan Kabupaten sekitar; (3) meningkatkan peran serta Pemda dan pengusaha Papua dalam kegiatan sub-kontrak; (4) mewajibkan Freeport untuk menggunakan jasa perbankan nasional (Bank Papua); (5) memperbaiki pengaturan pertambangan rakyat; (6) peningkatan dan pengalihan pengelolaanbandara Moses Kilangin, Timika; (7) meningkatkan kontribusi pembangunan infastruktur wilayah sekitar; (8) penataan program CSR; (9) memperbaiki pengelolaan dampak lingkungan hidup; (10) menyusun rencana paska tambang; dan (11) meningkatkan peran tenaga kerja asal Papua.

Sementara itu, keempat poin yang diminta pemerintah pusat yakni (1) menciutkan wilayah menjadi 90.360 hektar, dari semula 212.950 hektar. Artinya, Freeport telah menyepakati untuk mengembalikan 58 persen luas wilayah kerja kepada pemerintah Indonsia; (2) pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri; (3) membangun pengolahan dan pemurnian dalam negeri; serta (4) divestasi.

Dalam kesempatan sama, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan perkembangan negosiasi selama enam bulan menunjukkan hasil signifikan. Freeport Indonesia sedianya telah memulai proses negosiasi pada periode pemerintahan sebelumnya yakni 2008-2009.

Namun, meski tim dari pemerintah dirombak berkali-kali nyatanya tidak menunjukkan kemajuan berarti. Barulah pada enam bulan terakhir ini kedua belah pihak, pemerintah dan Freeport Indonesia menunjukkan perkembangan negosiasi signifikan.

“Jadi jelas sekali dari kedua pihak itu, langkah-langkahnya menuju pada bagaimana bisa melanjutkan operasi (Freeport Indonesia),” terang Sudirman.

Hanya saja, kepastian kelanjutan operasi Freeport Indonesia menurut Sudirman masih terkendala regulasi pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No.77 tahun 2014. Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. “Oleh karena itu, saya katakan, kami akan kerjakan (bereskan) urusan legal. Kita cari solusinya,” ucap Sudirman.

baca juga: Keputusan soal Freeport Ada di Tangan Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com