Menteri Jonan Belum Mau Ubah Tarif Batas Bawah Penerbangan

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan heran dengan beberapa maskapai penerbangan yang meminta tarif batas bawah penerbangan dihapuskan. Pasalnya kata dia, saat ini banyak maskapai penerbangan yang justru rugi besar sehingga membutuhkan tambahan biaya dari tarif penerbangan. "Kan sekarang ada 13 airlines dan aircharter yang merugi. Ruginya itu besar-besar loh. Saya tanya kenapa. Katanya, karena rugi kurs (depresiasi rupiah). Terus kenapa kok sekarang minta (tarif) lebih murah? Apa (maskapai) mau (main) rugi-rugian?" ujar Jonan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (11/7/2015).

Lebih lanjut, mantan bos PT KAI itu juga mempertanyakan biaya operasional maskapai penerbangan yang keuangannya "sakit" karena modalnya negatif. Menurutnya, tak akan ada bank yang mau memberikan pinjaman utang apabila permodalan maskapai penerbangan tersebut negatif. "Kalau sudah modal negatif itu sebenarnya yang digunakan untuk operasi itu uangnya siapa? Bank yang mau ngutangin maskapai yang modalnya negatif itu siapa?" kata Jonan.

Oleh karena itu, Jonan pun mengatakan belum mau mengubah tarif batas bawah penerbangan yang saat ini sebesar 40 persen dari tarif batas atas. Dia berujar akan mengubah peraturan itu bila kurs rupiah terhadap dollar membaik.

Sebelumnya Jonan masih memberikan "napas" bagi 13 maskapai yang permodalannya tak sehat.  Ia memberikan tenggat waktu selama sebulan hingga 31 Juli 2015 kepada maskapai-maskapai untuk memperbaiki permodalan. "Kementerian Perhubungan memberi kesempatan selama 30 hari kepada perusahaan penerbangan bersangkutan untuk melakukan penambahan modal agar ekuitas perusahaan positif," ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M. Djurid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Lebih lanjut kata dia, apabila sampai 31 Juli 2015 nanti maskapai tak mendapatkan penambahan modal sehingga ekuitas tetap negatif, Kemenhub akan menempuh berbagai langkah. Langkah yang akan dilakukan yaitu melakukan peninjauan ulang dan mencermati secara khusus pengajuan izin rute baru oleh ke-13 perusahaan tersebut.

Selain itu Kemenhub juga meminta ke-13 perusahaan itu mempresentasikan rencana bisnis untuk memastikan perusahaan penerbangan bersangkutan memiliki rencana yang jelas dalam menyehatkan ekuitas perusahaan. Maskapai yang ekuitasnya negatif itu yaitu Indonesia Air Asia, Cardig Air, Trans Wisata Prima Aviation, Eastindo Services, Survei Udara Penas, Air Pasifik Utama, Johnlin Air Transport, Asialink Cargo Airline, Ersa Eastern Aviation, Tri MG Intra Airline, Nusantara Buana Air, Manunggal Air,  dan Batik Air Indonesia.