Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perpres Anti-kriminalisasi bagi Kepala Daerah untuk Percepatan Pembangunan

Kompas.com - 15/07/2015, 17:18 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengungkapkan, peraturan presiden (perpres) dan instruksi presiden (inpres) yang menjamin kepala daerah tak akan dikriminalisasi diperlukan demi percepatan pembangunan nasional.

Menurut Andrinof, perpres dan inpres itu akan selesai dalam waktu dekat ini, yakni seusai Lebaran. "Itu (perpres dan inpres) tentu ada di Pak Menko (Sofyan Djalil), sedikit lagi (selesai). Lebaran dulu, ya habis Lebaran lah (selesainya)," ujar Andrinof seusai buka puasa bersama para ekonom di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (15/7/2015) malam.

Dia menjelaskan bahwa aturan tersebut nantinya akan menjamin para kepala daerah tak dikriminalisasi karena menggunakan dana percepatan pembangunan di daerah. Saat ini, kata dia, ada Rp 255 triliun dana yang mengendap di daerah karena para pejabat daerah ketakutan terjerat kasus hukum.

Selain Andrinof, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga sempat mengungkapkan bahwa banyak para pejabat di daerah takut dikriminalisasi terjerat korupsi karena banyak aturan yang tak jelas.

"Kenapa di daerah ada uang Rp 255 triliun nganggur itu karena sebagian pejabat daerah ketakutan (dikriminalisasi)," ujar Bambang di Jakarta, Senin (13/7/2015).

Dia menjelaskan, sebenarnya ketakutan tersebut bukan hanya terjadi pada pejabat daerah. Pejabat pemerintahan pusat pun ada yang ketakutan menggunakan uang anggaran tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang membuat peraturan agar pejabat pemerintah tak ragu menggunakan anggaran.

Namun, Bambang enggan merinci rencana aturan tersebut. Bambang yakin adanya aturan jenis lain penggunaan anggaran tersebut akan membuat pejabat, terutama di daerah, bisa lebih percaya diri menggunakan anggaran tersebut. Dengan demikian, tak ada lagi istilah pengendapan dana di daerah.

"Jadi bayangkan kalau pejabat daerah tidak ketakutan seperti sekarang, itu mungkin sebagian dari uang-uang di bank daerah sekarang sudah bisa cair dan dampaknya langsung ke pertumbuhan (ekonomi)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com