Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/07/2015, 18:07 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Hari ini, Pelabuhan Tanjung Priok lumpuh karena aksi mogok para pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JITC). Kementerian Perhubungan selaku regulator pelabuhan mengatakan bahwa aksi mogok itu merupakan persoalan internal korporasi Pelindo II. Kemenhub pun meminta Pelindo II untuk harmonis. "Kita minta kegiatan ini masing-masing manajemen bisa mengatasi, apalagi ini urusan karyawan, harus bisa diatasi sendiri oleh Pelindo II, supaya terjadi harmonis," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Kemenhub kata Bobby, langsung mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Dia berharap agar aksi mogok tersebut tak berujung pada aksi anarkis. Pasalnya, hal itu dapat mengganggu arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok. "Kami sudah memerintahkan staff kami, dan kami berusaha tidak terjadi terganggu kelancaran bongkar muat barang, tidak hanya JICT, ada juga operator lain yang sudah diperintahkan untuk mengalihkan bongkar muat khusus peti kemas," kata Bobby.

Aksi mogok pekerja JICT sendiri dilatarbelakangi keputusan manajemen memecat dua pekerja. Dikabarkan, pemecatan tersebut karena kedua pekerja itu menolak perpanjangan konsesi JICT oleh perusahaan asing asal Hongkong yaitu Hutchison Port Holdings (HPH).

Seperti diketahui, Serikat Pekerja (SP) JICT menolak perpanjangan konsesi oleh Hutchison selama 20 tahun yang diputuskan Dirut Pelindo II R.J Lino. Menurut perhitungan SP JICT, angka perpanjangan konsesi sebesar 200 juta dollar AS merupakan angka yang sangat kecil dan berpotensi merugikan negara.

Angka tersebut, kata SP lebih kecil dari nilai konsesi JICT tahun 1998 lalu sebesar 243 juta dollar AS. Sejak 1998, konsesi JICT diserahkan kepada perusahaan asal Hongkong Hutchinson Port Holdings (HPH). Meski kontrak tersebut akan habis pada 2019 nanti, Pelindo II selaku operator pelabuhan justru sudah memperpanjang konsesiHPH terhadap JICT tahun ini selama 20 tahun. Konsesi JICT akan berakhir 2038 nanti.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengirim surat kepada menteri BUMN Rini Soemarno agar pelabuhan yang masa konsesinya akan habis tak lagi dikerjasamakan dengan asing. Menurut Jonan, 20 tahun adalah waktu yang cukup agar pelabuhan peti kemas dikelola oleh anak bangsa secara mandiri.

Namun, di lain kesempatan, Dirut Pelindo II R.J Lino mengatakan bahwa Pelindo II tak mampu mengoperasikan JICT sendiri. Menurutnya, selama ini Pelindo II tak pernah disiapkan untuk mengelola salah satu pelabuhan peti kemas terbaik di Asia tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketentuan Cuti Melahirkan ASN akan Diperbarui, Termasuk bagi ASN Pria

Ketentuan Cuti Melahirkan ASN akan Diperbarui, Termasuk bagi ASN Pria

Whats New
THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

Work Smart
Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Spend Smart
Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Whats New
Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Whats New
Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Whats New
Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Whats New
Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Whats New
Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Whats New
Ini 4 Perusahaan Terindikasi 'Fraud' Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Ini 4 Perusahaan Terindikasi "Fraud" Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Whats New
[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan 'Fraud' 4 Debitor LPEI

[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan "Fraud" 4 Debitor LPEI

Whats New
Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com