Bus BRT Kemenhub Hanya Dioperasikan di Ibu Kota Provinsi

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub Yuyun Wahyuningrum mengatakan, diutamakannya kota-kota yang menjadi ibu kota provinsi disebabkan program BRT yang dilaksanakan oleh Kemenhub memang bertujuan mengajak masyarakat perkotaan beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal.

"Busnya kan memang diperuntukkan untuk kota-kota besar yang memungkinkan untuk pengembangan sistem BRT. Tentunya kota-kotanya itu kota besar, bukan kota kabupaten. Makanya dimulainya di ibu kota provinsi terlebih dahulu," ujar dia saat acara peresmian proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT di pabrik karoseri bus CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2015).

Menurut Yuyun, apabila semua Ibu Kota Provinsi sudah terlayani, tahap selanjutnya adalah melakukan hal yang sama di kota-kota besar yang bukan Ibu Kota Provinsi. Sejumlah kota yang ia contohkan diantaranya Balikpapan (Kaltim); Batam (Kepulauan Riau); Solo (Jawa Tengah); dan Malang (Jawa Timur).

"Di Kaltim ada Balikpapan dan Samarinda. Dua-duanya maju. Tentu dua-duanya sama-sama membutuhkan bus. Tentu itu yang akan kita prioritaskan," ujar dia.

Sebagai informasi, Kemenhub telah secara resmi memulai proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT. Perakitan 1.000 bus merupakan bagian dari program pengadaan 3.000 bus berstandar BRT yang akan berlangsung hingga 2019. Ribuan unit bus tersebut nantinya akan disebar ke 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta.

Bus-bus yang akan dibagikan ke 33 provinsi itu nantinya akan dioperasikan oleh operator yang sama, yakni Perum Damri.

Namun pengecualian diberikan untuk bus-bus yang akan beroperasi di area Jabodetabek. Karena bus untuk area ini akan dioperasikan oleh Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) sebagai layanan bus Transjabodetabek.

Data Kementerian Perhubungan menyebutkan saat ini sudah ada 15 Ibu Kota Provinsi (selain Jakarta) yang sudah memiliki sistem BRT. Kota-kota itu yakni Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Ambon, Manado, dan Gorontalo. Sedangkan kota non Ibu Kota Provinsi yang sudah memiliki sistem yang sama adalah Batam, Tangerang, Bogor, dan Solo.