Belanja Pemerintah Masih "Memble"

JAKARTA, KOMPAS.com - Persis yang dikhawatirkan banyak kalangan, belanja pemerintah sulit menjadi stimulus ekonomi. Pasalnya, realisasi belanja modal pemerintah masih minim. Kementerian Keuangan mencatat: realisasi belanja modal hingga semester I-2015 hanya Rp 30,2 triliun atau baru 11,0 persen dari pagu Rp 275,8 triliun. Angka ini jauh di bawah realisasi belanja modal periode sama tahun lalu.

Enam bulan pertama 2014, realisasi belanja modal pemerintah mencapai 15,4 persen dari pagu anggaran senilai Rp 184,2 triliun. Secara keseluruhan, realisasi belanja negara Rp 773,9 triliun atau 39 persen dari pagu Rp 1.984,1 triliun. Posisi belanja ini, di bawah tahun lalu yang mencapai 41,2 persen di akhir Juni.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berdalih, belanja negara, khususnya belanja modal selalu rendah di paruh pertama setiap tahun dan akan membesar di semester II. Pola ini berulang tiap tahun.

Makanya, "Kami masih punya keyakinan realisasi belanja modal hingga akhir tahun bisa sebesar 80 persen-85 persen," katanya, Selasa (4/8/2015).

Salah satu pendorong adalah belanja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Hingga akhir tahun, kementerian ini diprediksi bisa menyerap hingga 93 persen. Target ini akan mendorong belanja modal. Dari kalkulasi itu pula, Bambang yakin, pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2015 masih bisa mencapai 5,2 persen.

Bambang menyatakan, saat ini prioritas pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional, bukan lagi mengejar target pertumbuhan. "Kami tentu berusaha mencari upaya untuk mendorong pertumbuhan," ujarnya. Menurutnya, stabilitas ekonomi penting karena ketika 1997, Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa namun stabilitas tidak terjaga. Alhasil ekonomi Indonesia langsung kolaps.

Saat ini, kondisi global bisa mengancam kestabilan ekonomi. Sebab itu fundamental perekonomian RI akan dikawal agar stabil.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pola penyerapan anggaran yang terus berulang dengan semester I yang lambat dan semester II yang kencang kurang efektif mendorong pertumbuhan. Dengan realisasi belanja semester I-2015 yang masih mini, David memperkirakan ekonomi Indonesia triwulan II-2015 tumbuh di bawah atau kurang dari 5 persen.

Menurutnya, selain belanja modal, pos belanja lain yang perlu didorong adalah belanja sosial, transfer daerah dan dana desa untuk menopang daya beli masyarakat. Dia menilai, upaya pemerintah yang akan merilis berbagai aturan pendorong penyerapan anggaran cukup positif. Misalnya, beleid pelindung pejabat pengguna anggaran dari gugatan hukum selama proyek infrastruktur belum selesai.

Jika aturan ini bisa berjalan, paruh II-2015 belanja pemerintah bisa naik minimal 7 persen dan mendorong ekonomi ke arah 5 persen. Kita tunggu realisasinya karena ekonomi nasional benar-benar membutuhkan stimulus pemerintah. (Margareta Engge Kharismawati)