Dana Desa Banyak Menumpuk di Kabupaten

JAKARTA, KOMPAS.com – Rendahnya belanja pemerintah termasuk pemerintah daerah (pemda) disinyalir salah satunya disebabkan dana desa masih banyak menumpuk di kabupaten. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Jumat (7/8/2015).

Dia pun bilang, sebaiknya ada pendampingan untuk merealisasikan belanja di tingkat pemda. “Kami melihat pemda perlu melakukan konsolidasi untuk bisa merealisasikan belanjanya. Karena transfer pemerintah pusat ke daerah, tapi Pemda realisasinya masih rendah,” kata Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan, realisasi belanja di tingkat pemerintah pusat bisa dikendalikan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Namun tidak demikian dengan realisasi belanja di tingkat pemda. Sehingga, Agus menegaskan harus ada inisiatif dari pemda sendiri. “Kita mengharapkan semua daerah memperhatikan untuk realisasi. Dana desa itu sudah diturunkan, tapi masih tersendat di pemkab. Kita sama-sama melihat (pertumbuhan ekonomi) kuartal II-2015, kami memandang perlu ada pendampingan,” ucap Agus.

Kemarin, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, setidaknya ada dana Rp 273,5 triliun yang mandek di Bank Pembangunan Daerah (BPD). ’’Jadi, kalau ada yang tanya kenapa pertumbuhan ekonomi melambat? Salah satunya disebabkan anggaran Rp 273,5 triliun masih mengendon di bank (daerah),’’ ujar Bambang, Kamis (6/8/2015).

Bambang mensinyalir, salah satu penyebab rendahnya serapan dana pemda lantaran akan diselenggarakannya pilkada serentak. Diperkirakan pencairan dana mulai kencang pasca- pilkada. “Pilkada kan kampanye mulai September. Mungkin, setelah itu, akan melonjak. Mudah-mudahan pengeluarannya benar dan tepat sasaran,” pungkas Bambang.