Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Friksi Menteri Rizal dan Rini, Cermin Komunikasi Publik yang Buruk

Kompas.com - 14/08/2015, 10:01 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Friksi antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia tak seharusnya terjadi. Perbedaan pandangan kedua menteri dalam Kabinet Kerja itu dinilai sebagai bentuk komunikasi publik yang buruk. (Baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

"Ini adalah sekali lagi bentuk komunikasi publik yang buruk. Kalau dalam rumah tangga, istri berantem dengan suami atau dengan anak, enggak boleh (diumbar) ke orang luar gitu loh," ujar Direktur Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Menurut Enny, upaya Rizal Ramli untuk membenahi suatu kebijakan yang dinilainya tak tepat adalah hal yang positif. Namun, kata dia, akan jauh lebih baik apabila Rizal mengomunikasikan sekaligus mengoordinasikan terlebih dahulu dengan jajaran menteri di kabinet sebelum melemparkan wacana kepada publik.

"Sekarang yang dikritik Pak Rizal adalah dirinya sendiri karena itu (statement) tidak pas karena dia sebagai Menko. Sekarang dia diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan. Kalau kritik kan tarafnya ada dalam taraf wacana publik. Tapi, kalau sudah di dalam pemerintahan, apalagi menjadi Menko, ya fungsinya mengeksekusi kebijakan-kebijakan dirasa bagus dan tepat membawa kemaslahatan. Ini catatan kepada Pak Rizal bahwa pemerintah itu satu," kata Enny.

Sementara itu, reaksi Menteri BUMN Rini Soemarno yang menanggapi pernyataan Rizal Ramli pun dinilainya tak tepat. Seharusnya, kata dia, komunikasi harus dilakukan terlebih dahulu sehingga persoalannya tak liar dan terkesan tak ada harmonisasi dalam tubuh kabinet.(Baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman)

"Saat ini, enggak ada framework (dalam kabinet) menteri ini bilang A satu lagi bilang B. Ini kan harus jelas mana kerjaan kementerian teknis dan kementerian koordinator. Harus harmonis, pertentangan atau perbedaan, apa pun itu, selesaikan di dalam sidang kabinet, begitu keluar ke publik, ya tentu ini menjadi preseden buruk," ucap dia.

Menurut Enny, Presiden Jokowi berhak memanggil Rizal Ramli dan Rini Soemarno untuk menyelesaikan persoalan yang menimbulkan friksi dalam tubuh kabinet. Dia mengatakan, jika ketidakharmonisan ini berlarut-larut, negara lain justru akan menertawakan Indonesia karena terus berkutat dengan persoalan ketidakharmonisan sesama menteri dalam tubuh kabinet.

Baca juga: Menteri Rizal Ramli: Ada Pejabat yang Jadi Beking Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com