Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja Pemerintah Diragukan Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 22/08/2015, 14:15 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Belanja pemerintah pada semester II tahun 2015 ini diragukan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebab, kontribusi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir hanya 8,5 hingga 9 persen.

"Publik sangat berharap ekonomi akan berjalan setelah APBN cair. Kontribus APBN dalam delapan hingga 10 tahun terakhir hanya 8,5 hingga 9 persen. Kalau diharapkan akan mendongkrak situasi, sekarang ini saya ragu," kata Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Nawir Messi dalam diskusi Populi Center yang digelar SmartFM di Jakarta, Sabtu (22/8/2015).

Menurut dia, mustahil bagi pemerintah mengubah pola pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat. Apalagi, pertumbuhan ekonomi sebagian besar disumbang dari konsumsi rumah tangga.

"Kita enggak bisa ubah pola pertumbuhan dengan kontribusi APBN yang hanya 8,5 hingga 9 persen dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga yang kontribusinya 58 hingga 60 persen," tutur dia.

Nawir juga menyampaikan bahwa data yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan rendahnya harapan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia. Hingga Januari tahun depan, masyarakat memprediksi perekonomian Indonesia terus turun.

Pandangan pesimistis masyarakat ini dinilainya berimplikasi terhadap melemahnya daya beli. Masyarakat cenderung memilih untuk menyimpan uangnya di bank ketimbang membelanjakannya. Fenomena ini dinilainya bakal memperkeruh keadaan jika Bank Indonesia tidak menurunkan suku bunga acuan (BI rate).

"Kita lihat tabungan di keuangan partai mulai meningkat, orang enggak mau belanja dan menaruh uangnya di bank dan BI enggak mau nurunin suku bunga. Kalau di Jepang, meskipun menurunkan suku bunga hampir nol persen, orang tetap menaruh uangnya di bank," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Whats New
InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

Whats New
KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

Whats New
BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

Whats New
Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak 'Tenant' Donasi ke Panti Asuhan

Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak "Tenant" Donasi ke Panti Asuhan

Whats New
Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Whats New
Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Whats New
BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

Work Smart
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Whats New
Cadangan Devisa RI  Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Cadangan Devisa RI Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com