Menteri BUMN Didesak Jelaskan Urgensi Rencana Pembelian Pesawat Baru Garuda

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno terbuka kepada publik menjelaskan urgensi rencana pembelian sejumlah pesawat baru untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Menurut dia, pembelian pesawat tak hanya urusan BUMN, masyarakat juga patut mengetahuinya.

"Ketika Rizal (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli) katakan apa urgensinya pembangunan proyek, Rini bilang, 'Jangan urusi apa yang jadi kebijakan saya'. Mestinya, dia jelaskan ke publik apa alasannya. Tidak bisa bilang urusan BUMN," ujar Ray dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/8/2015).

Terlebih lagi, kata Ray, biaya pembelian tersebut berasal dari utang luar negeri. Dengan demikian, Ray menilai, masyarakat perlu mengetahui peruntukan penggunaan anggaran negara yang asalnya dari utang tersebut.

"Kalau BUMN pakai uang sendiri, ya beda. Kalau pakai utang untuk biayai proyek mereka, kita berhak ribut," kata Ray. (Baca: Soal Pembelian Pesawat A350, Faisal Basri Sepaham dengan Rizal Ramli)

Rizal sebelumnya meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Joko Widodo. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut karena menggunakan pinjaman luar negeri.

Garuda juga diarahkan untuk lebih fokus menguasai pasar dalam negeri ketimbang ekspansi rute ke luar negeri. (Baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian. Menurut Rini, Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (Baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman.)

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini.

Menurut Rini, saat ini Garuda sedang mengembangkan usaha sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh.