Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Darmin: Besarnya Dana Asing di Perekonomian RI Membuat Rupiah Rentan

Kompas.com - 25/08/2015, 19:08 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui, merosotnya nilai tukar rupiah tak hanya disebabkan oleh faktor eksternal. Besarnya dana asing dalam ekonomi Indonesia juga dinilai membuat rupiah rawan goyah.

"Tidak harus persoalan yuan ini yang harus didengungkan. Rupiah sudah rentan kalau soal kurs. Ya karena terlalu besar dana asing di dalam ekonomi kita," ujar Darmin saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Dia menjelaskan, besarnya dana asing dalam ekonomi Indonesia bisa terlihat dari besarnya kepemilikan asing pada surat berharga negara (SBN), yaitu surat utang negara (SUN) yang mencapai 38 persen.

Tak hanya Darmin, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga sempat resah dengan besaran persentase asing pada SBN. Berdasarkan keterangan Agus pada April lalu, kepemilikan asing pada SBN pernah mencapai 40 persen, tetapi turun hingga 37 persen dan naik kembali ke angka 38,8 persen saat ini.

Sementara itu, angka aman kepemilikan asing pada SBN, kata Agus, ialah di bawah 30 persen. Jika dibandingkan dengan beberapa negara, persentase kepemilikan asing pada SBN di Indonesia memang terbilang tinggi.

Di India, misalnya, kepemilikan asing pada SBN hanya 7 persen, Brasil 20 persen, Korea Selatan 16 persen, dan Thailand 14 persen. Selain pada SBN, dana asing juga banyak terdapat di bursa saham Indonesia. Bahkan, kata Darmin, persentasenya mencapai 60 persen.

"Nah, kalau sebanyak itu asing, itu artinya apa? 'Batuk' sedikit ya keluar dia, kita goyah," kata Darmin.

Menurut dia, meski dana asing memiliki risiko tersendiri, Indonesia tetap membutuhkan dana tersebut untuk investasi di segala bidang. Dia pun mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menghilangkan semua dampaknya bagi perekonomian Indonesia saat ini.

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong belanja, terutama belanja modal.

Selain itu, pemerintah juga mengaku akan mengundang investor untuk mengerjakan proyek besar, tetapi investasinya tidak masuk ke dalam penanaman modal asing (PMA). Alasannya, dengan PMA, dana asing di Indonesia akan manjadi lebih besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com