Apindo Tuding BUMN Bandel Bikin Rupiah Terkapar

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terus melemah dan menembus batas psikologis Rp 14.000, salah satunya disebabkan masih tingginya permintaan dollar AS untuk berbagai transaksi di dalam negeri.

Ironisnya, menurut Hariyadi, kendati sudah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait penggunaan mata uang untuk transaksi dalam negeri, perusahaan pelat merah pun belum mematuhi kebijakan tersebut.

“Kami dapat masukan dari sektor yang mengurus gas. Kenapa itu BUMN masih jualnya pakai dollar. Transaksi Pelindo II di pelabuhan juga masih pakai dollar. Jadi yang bandel ini justru BUMN. Jadi kurang fair-lah kalau kita sendiri tidak percaya rupiah, lalu bagaimana?” kata Hariyadi, dalam diskusi bertajuk ‘Rupiah Terkapar, Bagaimana dengan Bisnis?’, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Hariyadi pun berharap perusahaan BUMN mematuhi PBI dalam penggunaan mata uang rupiah. Sebab, dengan kurs rupiah yang terus tertekan beberapa waktu terakhir ini, situasi sektor riil sangat berat.

Di samping faktor internal, yakni masih banyaknya transaksi dalam dollar AS, tekanan eksternal datang dari gejolak lemahnya nilai mata uang sejumlah negara akibat devaluasi Yuan.

“Ini harus berakhir. Menurut pandangan kami China ini lagi pakai jurus dewa mabuk. Tapi mabuknya itu bikin orang takut beneran,” kata dia.

Terancam lakukan PHK

Hariyadi mengatakan, akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat ditambah pelemahan kurs, para pelaku industri betul-betul dalam kondisi dilematis. Sebabnya, apabila ingin mengerek harga produk maka akan beresiko tidak terserap pasar, lantaran daya beli masyarakat sedang ambruk.

“Karena tidak bisa menaikkan harga jual, pilihannya adalah memangkas cost di pos lain. Yang paling mungkin adalah di pos tenaga kerja,” ucap Hariyadi.

Bentuk pemangkasan biaya di pos ini beragam, sebut Hariyadi, mulai dari pengurangan shift sampai pemutusan hubungan kerja (PHK). Lebih jauh dia menuturkan, umumya karyawan alih daya dan karyawan kontraklah yang pertama kali dirumahkan.

Kendati dari anggota APINDO sendiri belum ada laporan resmi berapa pabrik yang tutup, Hariyadi menyampaikan, dari catatan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebanyak 13 pabrik di Karawang dan Bekasi sudah berhenti operasi.