Kementerian PU-Pera: Belum Ada Pembahasan soal Pembangunan Gedung Baru DPR

Gedung tersebut merupakan salah satu dari tujuh proyek Senayan yang disebut-sebut menelan anggaran total hingga Rp 2,7 triliun. "Secara formal belum ada pembahasan dengan kami," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU-Pera, Taufik Widjojono ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Dia mengatakan, atas dasar itu Kementerian PU-Pera belum bisa memberikan tanggapan tentang rencana pembangunan gedung. Yang pasti, kata dia, harus ada pembahasan terlebih dahulu soal rencana ini.

"Secara normatif kami sampaikan Kementerian PU-Pera bertanggungjawab atas seluruh gedung yang dibangun," ucap Taufik.

Atas dasar itu, Kementerian PU-Pera bertanggungjawab apabila ada lembaga negara yang hendak berkonsultasi. "Saya kira bentuk konsultasi normatif itu jadi tanggungjawab kami khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya," tukas Taufik.

Sebelumnya Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit kembali menyinggung Gedung Nusantara I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang diklaimnya sudah miring karena kelebihan kapasitas. Dia beralasan, jika tak segera dibangun gedung baru, gedung yang digunakan sebagai ruang kerja anggota Dewan itu lama kelamaan runtuh.

Soal gedung Nusantara I DPR yang miring pernah diangkat oleh para politisi DPR ketika hendak membangun gedung baru pada periode sebelumnya. Catatan Kompas, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Sumaryanto Widayatin pernah mengatakan, dalam laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian PU tidak dilaporkan soal kemiringan Gedung Nusantara I DPR.

Kementerian PU sudah mengaudit konstruksi gedung itu pada Oktober 2009 atas permintaan DPR untuk meneliti dampak gempa bumi pada 2 September 2009.

"Dari hasil pemeriksaan pada sejumlah titik pada komponen struktur di setiap lantai diketahui bahwa hasil uji palu beton menunjukkan, permukaan beton memiliki kekerasan yang masih baik," kata Sumaryanto.