Pekan Depan, Jonan Beri Pertimbangan Proyek Kereta Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan akan memberikan pertimbangan pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, yang juga merupakan ketua tim pertimbangan proyek tersebut.

Rencananya, pertimbangan Jonan itu akan disampaikan saat rapat dengan seluruh anggota tim penilai proyek tersebut pada pekan depan.

"Saya anggota, pasti akan berikan pertimbangan. Nanti saja, belum dibahas kok ditanya," ujar Jonan saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Jonan merupakan salah satu anggota tim yang diwajibkan menyerahkan rekomendasi pembangunan proyek KA cepat kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Menurut mantan bos KAI itu, pembahasan proyek KA cepat Jakarta-Bandung belum pernah dilakukan di tingkat menteri.

Selama ini kata dia, rapat-rapat tersebut hanya dilakukan dalam rapat setingkat eselon I antar kementerian.

"Evaluasi. Ketuanya Pak Darmin, saya juga anggota. Belum ada rapat sampai sekarang. Mungkin minggu depan," kata dia.

Tahun lalu, saat Jonan masih menjabat sebagai Direktur Utama KAI, program KA cepat Jakarta-Bandung pernah ditentangnya. (Baca: Dirut PT KAI: Saya Menentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung)

"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata Jonan dalam CEO Speaks on Leadership Class diUniversitas Binus, Jakarta, Senin (30/6/2014) silam.

Jonan mengatakan, dirinya menolak pembangunan proyek itu jika didanai dengan anggaran APBN, baik langsung maupun dengan cara utang. Menurut dia, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak terlalu penting dibanding mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua.

"Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa aja yang maju, ya merdeka aja Papua dan lainnya itu," ucap Jonan.

Setelah menjadi Menteri Perhubungan, Jonan tetap menentang pembangunan KA cepat apabila menggunakan uang APBN. Akhirnya, dua calon investor datang dan menyatakan siap membangun proyek yang diperkirakan nilainya lebih dari Rp 50 triliun itu dengan dana swasta. Kedua calon investor tersebut yaitu Jepang dan Tiongkok.

Saat ini kedua negara tersebut sudah merampungkan tahap studi kelayakan dan sudah menawarkan nilai investasi untuk membangun proyek tersebut. Dalam waktu dekat ini pemerintah dikabarkan akan mengambil keputusan apakah akan memilih Jepang atau Tiongkok.