Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota F-Demokrat Akan Perjuangkan Program SBY Kembali Masuk APBN

Kompas.com - 29/08/2015, 19:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

CIANJUR, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Partai Demokrat Sartono Hutomo akan memperjuangkan program-program pro rakyat di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali masuk ke daalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Menurut dia, hal itu sesuai instruksi yang disampaikan SBY kepada Fraksi Demokrat di DPR.

"Bilamana pemerintahaan saat ini dapat menguatkan program-program pro rakyat, dapat terjadi penguatan pada masyarakat yang rentan dampak gejolak ekonomi dan mengangkat ekonomi mereka," kata Sartono di sela-sela rapat pleno DPP, di Cianjur, Cipanas, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2015) petang.

Sartono meyakini arahan dan intruksi tersebut diberikan SBY demi kebaikan bangsa. Apa yang disampaikan, sangat penting untuk dijalankan kader, terlebih bangsa Indonesia saat ini butuh semangat menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.

Dengan mengembalikan program-program pro rakyat ke dalam APBN, dia meyakini anggaran di kementerian dan pemda bisa segera diserap dan di belanjakan. Alhasil, terjadi perputaran di lini bawah masyarakat sehingga ekonomi bergerak.

"Pastinya saya selaku kader akan menindaklanjuti ketingkat bawah baik arahan mengenai persiapan pilkada dan pengawasan kepada pemerintahan Presiden Jokowi," kata anggota Komisi VI ini.

Sartono juga meyakini SBY tidak sembarangan dalam memberikan kritik dan solusi ke pemerintah terkait masalah ekonomi yang terjadi sekarang ini. Sebab, SBY sudah memiliki pengalaman yang panjang dalam memimpin Demokrat selama 10 tahun.

"Kita tahu keberhasilan Pak SBY dalam memimpin bangsa selama sepuluh tahun dengan berbagai masalahnya, dan itu tulus dari partai demokrat demi bangsa ini. Demokrat peduli dan beri solusi," paparnya.

Dia pun berpesan kepada pemerintah Jokowi-JK untuk tidak menyia-nyiakan saran yang sudah diberikan SBY itu. Dia meminta pemerintah mengadopsi dan meramu saran yang diberikan SBY itu dengan para pakar dan pihak-pihak terkait.

"Perlu di ketahui partai demokrat tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga langsung bekerja berkontribusi dalam penyelesaian masalah bangsa ini, tentunya peran yang kita lakukan sesuai posisi baik pusat dan daerah," ucapnya.

Saat memberikan pengarahan dalam rapat pleno pengurus pusat Partai Demokrat, di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (28/7/2015) malam, SBY mengungkapkan keinginan agar APBN 2016 tidak hanya dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur. Dia ingin agar APBN digunakan untuk program-program yang pro rakyat.

"Infrastruktur sangat penting, tapi jangan semuanya dari APBN. Ajak swasta, ajak BUMN," kata SBY (Baca:Kata SBY, APBN Jangan Hanya Dihabiskan untuk Infrastruktur)

Dia menilai, karena pemerintah terlalu fokus kepada pembangunan infrastruktur, banyak program-program pro rakyat di zamannya yang mulai ditinggalkan.

Dia menyebut program seperti beasiswa, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT). (Baca: SBY Ingatkan Pemerintah Berikan BLT untuk Dorong Daya Beli Masyarakat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com